RUU Kesehatan Wajib Ditolak!

MUSTANIR.net – Lima organisasi profesi kesehatan, di antaranya Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) menyerukan aksi damai sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Kesehatan yang digelar pada 8 Mei 2023.

“RUU kesehatan berpotensi memperlemah perlindungan dan kepastian hukum bagi perawat ataupun nakes dan masyarakat, serta mendegradasi profesi kesehatan dalam sistem kesehatan nasional,” ujar Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadillah dalam konferensi pers ‘Stop Pembahasan RUU Kesehatan (Omnibus Law)’ di Jakarta, Rabu (3-5-2023).

Perlindungan Hukum

Praktisi kesehatan dari HelpSharia dr. Mustaqim menyebut salah satu alasan penolakan RUU Kesehatan karena tidak ada jaminan perlindungan hukum bagi petugas kesehatan.

“Apa sih yang ditolaknya? Bagi kami, para dokter, salah satu alasannya karena tidak adanya jaminan perlindungan hukum ketika kami melakukan tugas,” ungkapnya di Kabar Petang: ‘Gaspol! Rame-rame Tolak RUU Kesehatan’, melalui kanal youtube.com/kcnewsid, Kamis (4-3-2023).

Mustaqim mencontohkan, banyak sekali kasus tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat yang dianiaya oleh preman yang mengaku sebagai keluarga pasien.

“Penting bagi kami mendapat jaminan keamanan ketika kami melakukan tugas. Jangankan dipukul, di India itu dibentak saja sudah termasuk kekerasan terhadap profesi, itu ada dendanya. Di lapangan ada fakta bahwa kekerasan itu terjadi pada kami, kami seperti tidak dilindungi,” bebernya.

Selain itu, masih menurut Mustaqim, IDI sering dipojokkan seolah-olah menolak dokter asing.

“IDI tidak menolak secara mutlak dokter-dokter asing, tetapi IDI bersama organisasi profesi yang lain menolak dokter-dokter atau tenaga kesehatan asing yang tidak kompeten,” jelasnya.

Contoh tidak kompeten itu, jelasnya, semisal banyak dokter asing yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan tidak menguasai kurikulum kesehatan di Indonesia. “Ini penting karena ada perbedaan kurikulum kedokteran di daerah tropis dengan kurikulum kedokteran di daerah subtropis. Penyakitnya juga berbeda, mereka enggak tahu penyakit tifus, penyakit demam berdarah,” imbuhnya.

Kalau hal-hal seperti ini tidak ada regulasinya, kata Mustaqim, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat.

“Jadi, ada banyak poin yang menjadi dasar dari penolakan kami, tetapi secara umum kita menolaknya dari dua sisi. Pertama, dari sisi tenaga kesehatan kami menolaknya karena tidak ada jaminan keselamatan ketika kami melakukan tugas. Ke dua, dari sisi masyarakat, RUU ini merugikan masyarakat karena tidak ada regulasi dokter asing,” tegasnya.

Dikebiri

Mustaqim mengatakan, RUU Kesehatan ini juga akan makin melemahkan organisasi profesi karena kewenangannya mulai dikebiri. Ia mencontohkan lahirnya RUU Kesehatan ini sama sekali tidak melakukan jaring pendapat dengan organisasi profesi seperti IDI, PPNI, IAI, IBI, dan seterusnya.

“Tiba-tiba muncul draf yang jelas melemahkan organisasi profesi. Padahal, organisasi profesi ini punya fungsi yang salah satunya quality control bagaimana dokter-dokter di Indonesia ini tetap terjamin mutunya, etiknya,” bebernya.

Lebih lanjut ia menambahkan, kalau seandainya mutu dan etik dokter ini tidak diawasi, maka yang akan dirugikan masyarakat. Ketika masyarakat merasa dirugikan, di situ ada celah memasukkan dokter-dokter asing.

“Para kapitalis berusaha mencari celah dengan melemahkan dokter, perawat Indonesia kemudian mendatangkan dokter, perawat asing yang tidak dikontrol kualitasnya. Di sinilah kesehatan itu menjadi komoditas,” kritiknya.

Kesehatan menjadi komoditas ini, ucap Mustaqim, dibuktikan dengan banyaknya konglomerat yang meng-handle rumah sakit.

“Negara menyerahkan pengelolaan kesehatan kepada swasta. Lahirnya BPJS pun sudah merupakan indikasi negara lepas tanggung jawab untuk menyehatkan masyarakat. Apalagi saat ini menterinya juga bukan orang kesehatan. Arah ke bisnis itu tampak sekali,” ungkapnya.

Tanggung Jawab Negara

Menurut Mustaqim, seharusnya sektor kesehatan itu mulai dari hulu ke hilir menjadi tanggung jawab negara. Negara seharusnya mefasilitasi mulai dari pendidikan dokter, perawat, pelayanan kesehatan, serta penyediaan fasilitas lainnya untuk memastikan seluruh masyarakat bisa menjangkau fasilitas kesehatan baik di perkotaan maupun di daerah.

“Namun, pelayanan seperti itu memang sangat tergantung dari ideologi yang dianut negara. Jika ideologi yang dianut kapitalisme, maka filosofi kesehatannya ya menjadi barang komoditas,” tambahnya.

Oleh karena itu, harus mencari ideologi yang benar. “Dalam pandangan saya, ideologi yang benar itu ya ideologi yang berasal dari Zat yang Maha Benar, yaitu Islam,” tukasnya.

Ideologi Islam, lanjutnya, memberikan pandangan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan mendasar dari masyarakat, termasuk pendidikan juga keamanan. “Menjadi kewajiban negara memberikan pelayanan secara gratis dalam pemenuhan kebutuhan mendasar ini,” ucapnya.

“Kalau misalnya enggak bisa gratis,” lanjutnya, “mestinya yang terjangkau, berkualitas, serta merata. Jadi, tidak hanya di Jakarta saja yang berkualitas, tetapi di ujung Papua pun harusnya berkualitas dan terjangkau,” tandasnya.

Terakhir, Mustaqim menekankan, selama problem mendasar, yaitu problem ideologi ini belum tuntas, maka solusi yang diberikan pun solusi parsial yang akan memunculkan masalah baru lagi. []

Sumber: Muslimah News

About Author

1 thought on “RUU Kesehatan Wajib Ditolak!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories