Selama Ini Indonesia Dibangun Dengan Dana Asing

Selama Ini Indonesia Dibangun Dengan Dana Asing

Mustanir.com – Secara pendanaan, Indonesia hingga saat ini belum bisa mandiri. Pembangunan Indonesia selama ini sangat bergantung dari pendanaan luar negeri baik melalui pemerintah, maupun swasta.

“Indonesia tak bisa bangun negeri ini hanya dari dana dalam negeri. Tidak cukup,” ungkap Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Mirza Adityaswara dalam seminar terkait prospek ekonomi Indonesia di Kantor Pusat BI, Jakarta, seperti dikutip Detik.com, Kamis (06/10).

Mirza memaparkan, kredit dalam negeri secara total hanya memegang porsi 30% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sementara kapasitas dana pensiun, asuransi, reksadana dan sejenisnya juga masih kecil.

“Jadi siapa yang biayai ekonomi Indonesia, yaitu dana luar negeri,” sebutnya.

Kondisi yang sama juga berlaku pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mirza menyampaikan, sekitar 40% surat utang negara yang digunakan untuk pembiayaan defisit APBN, dipegang oleh investor asing.

“Kita bicara defisit APBN pemerintah kalau dulu adalah negara donor, sekarang yang biayai 40% adalah SUN dan pemegangnya investor asing. Investor asing itu adalah fund manager,” tegas Mirza.

Hal ini yang membuat Indonesia sangat rentan terhadap kondisi perekonomian global, khususnya kebijakan moneter negara-negara lain seperti Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, Jepang hingga Cina.

Solusi dengan Tax Amnesty, Mungkinkah?

Salah satu program pemerintah yang digadang-gadang menjadi salah satu solusi atas hal ini adalah tax amnesty atau pengampunan pajak. Artinya dana orang Indonesia yang selama ini disimpan di luar negeri akan berada di tanah air.

Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Juda Agung menuturkan, pada periode pertama program tax amnesty, dana repatriasi tercatat Rp 137 triliun.

Ia mengatakan dana ini akan terus meningkat dan mampu untuk mendorong peningkatan likuiditas. Kemudian dana itu akan dialirkan ke sektor riil, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pendanaan kredit di sektor manufaktur dan lainnya.

Juda mengklaim bahwa hal tersebut dapat mengurangi pendanaan luar negeri dan mendorong pembangunan dalam negeri.

Sementara itu, program tax amnesty sendiri menuai banyak kritikan dari sejumlah kalangan ataupun lembaga. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengatakan bahwa sebelumnya pemerintah telah menerapkan program ini pada tahun 1984 dan 2004, namun pada kedua tahun tersebut pelaksanaan sistem ini dinilai selalu gagal.

“Ini tidak sejalan dengan sistem dan mekanisme tata cara pemungutan pajak. Sehingga kebijakan ini pada saat itu hanya dimanfaatkan orang tertentu tanpa berdampak signifikan terhadap pendapatan negara,” kata Sekjen FITRA, Yenny Sucipto.

Yenny juga menegaskan bahwa program ini berpotensi memfasilitasi para konglomerat, pelaku kejahatan ekonomi dan finansial serta pencucian uang. (kiblatnet/adj)

Komentar Mustanir.com

 Bukan hal yang aneh jika sebuah negara dengan Ideologi Ekonomi Kapitalisme-Liberal seperti Indonesia, dan bahkan Amerika serta para pengikutnya membangun negaranya dengan dana swasta. Utang dalam negeri yang sangat besar, sehingga menyebabkan defisitnya anggaran untuk pembangunan dalam negeri karena porsi penyalurannya lebih banyak untuk bayar utang. Inilah wajah negara Kapitalisme-Liberal serta pengikutnya.

Kehancuran negeri dengan bimbingan sebuah Ideologi ciptaan manusia, tentunya akan membawa kerusakan, sebagaimana manusia itu sendiri merupakan makhluk yang merusak. Indonesia harus segera diselamatkan dengan menjadikan Islam sebagai Ideologi dan Syariatnya sebagai pengatur urusan rakyat dan negara. Insya Allah, Indonesia dengan janji Allah akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

Categories