Surat Edaran Kapolri Tentang Media Sosial
Surat Edaran Kapolri Tentang Media Sosial
Mustanir.com – Kapolri Jenderal Badrodin Haiti membenarkan telah mengeluarkan surat edaran soal penanganan ujaran kebencian atau hate speech. Surat bernomor SE/06/X/2015 itu baru diteken Badrodin tanggal 8 Oktober 2015 lalu. Sebenarnya apa alasan Kapolri mengeluarkan surat edaran itu?
Menurut Badrodin, surat yang ditujukan untuk internal kepolisian itu sudah dikirimkan ke Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) seluruh Indonesia. Surat edaran itu, dikeluarkan untuk melindungi anggotanya dalam menegakkan hukum. Terutama untuk menjelaskan cara penanganan sebuah pernyataan yang dinilai menyebar kebencian agar tidak meluas dan menimbulkan konflik sosial.
“Selama ini banyak anggota yang ragu-ragu antara kebebasan berbicara dengan penebar kebencian,” kata Badrodin dalam percakapan denganTempo di kantornya, Senin 2 November 2015. “Padahal, semua itu ada di aturan formalnya, yaitu UU.”
Badrodin juga menyangkal jika surat edaran itu dapat menghambat demokrasi, atau juga tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) seperti yang disoal banyak kalangan. Sebaliknya, menurut Badrodin, surat edaran hate speech ini dimaksudkan untuk melindungi hak semua orang.
Di era kebebasan inforrmasi, menurut Badrodin, banyak dimanfaatkan orang untuk sebebasnya berpendapat bahkan tak peduli melontarkan pernyataan yang kadang mengarah pada ujaran kebencian, hingga merisak kehormatan orang. Tak hanya spontan, tapi juga melalui media, misalnya dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring sosial, penyampaian pendapat di muka umum, ceramah keagamaan, media massa cetak atau elektronik dan pamflet.
Badrodin menyebut, sudah banyak orang atau lembaga melaporkan kasus-kasus pelecehan kehormatan, merasa dirisak namanya melalui kampanye di media hingga sosial media. “Sementara kami harus melindungi masyarakat, ” kata Badrodin. “Intinya, demokrasi tak boleh seenaknya.”
Menurut Badrodin, pembahasan hate speech sudah dimulai sejak zaman Kapolri dijabat Sutarman dan Wakilnya, Nanan Soekarna pada periode Maret 2011 – Agustus 2013. “Kami mengadakan pembahasan di seminar-seminar,” kata Badrodin.
Lebih dari lima tahun membahas, menurut Badrodin, polisi sampai pada kesimpulan bahwa surat edaran mengenai ujaran kebencian harus segera dikeluarkan. Apalagi belakangan, banyak laporan pengaduan yang diterima kepolisian. Itu yang membuat Badrodin merasa perlu menekennya. “Bukankah lebih cepat lebih baik,” katanya.
Lagipula, Badrodin tak bisa mengelak, setelah jajaran di bawahnya hingga tingkat polsek, masih ragu masih ragu menerapkan pasal hate speechyang sebelumnya diatur dalam KUHP tersebut. Ia menyebut, ujaran kebencian diatur dalam Pasal 310, 311, 315, 317, dan 318 KUHP.” Faktanya juga, ujaran kebencian sudah jadi bibit konflik,” kata Kapolri.
Ia menunjuk kasus JakMania rusuh. Badrodin menceritakan, bagaimana polisi akhirnya memproses 10 orang yang diduga Jakmania atas aksi perusakan dalam Piala Final Presiden yang mempertemukan Persib Bandung dan Sriwijaya FC di Gelora Bung Karno. Ujungnya, polisi menemukan ada pernyataan provokasi Sekjen JakMania Febriyanto yang akhirnya menginspirasi tindak kekerasan. “Ini membuat resah,” ujarnya.
Menurut Badrodin, apabila ada aduan pihaknya juga tidak serta merta mempidanakan. Tetapi melakukan mediasi antara pihak yang berkonflik, apabila tidak ada titik temu baru berlanjut ke proses selanjutnya.
Tapi untuk pelaku penebar kebencian yang destruktif, menimbulkan anarkis, memprovokasi dan berbahaya, Polri tak perlu pengaduan untuk mempidana. Polri akan langsung bergerak melakukan penangkapan. (tempo/adj)
Komentar Mustanir.com
Adanya aturan hate speech ini tidak lepas dari banyaknya rakyat yang berbicara buruk kepada Presiden RI dan juga jajaran pemerintahannya. Rakyat hanya mengucapkan kekecewaannya kepada pemerintahan Jokowi-JK. Dan pemerintahan Jokowi-JK menghadiahkan surat edaran atas nama Kapolri.
Jelas, dalam pemerintahan demokrasi, aturan ini merupakan sebuah simbol ketidak-mampuan demokrasi dalam mengelola kritik rakyat. Apalah arti demokrasi tanpa kritik?
About Author
