Tak Mau Utang, Indonesia Incar Dana Investasi Tiongkok US$ 1 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut pemerintah fokus mendatangkan investasi dari Tiongkok yang memiliki dana sekitar US$ 3 triliun. Jika US$ 1 triliun dari dana itu saja dikucurkan untuk investasi maka perekonomian di sejumlah negara, termasuk Indonesia, dapat digerakkan.

Namun, pemerintah tidak ingin investasi tersebut menjadi pinjaman. Sebab, Luhut mengatakan pemerintah akan mempertahankan posisi utang Indonesia di bawah 30 persen dari produk domestik bruto (PDB).“Walau begitu (dana investasi Tiongkok besar), kami harus hati-hati,” kata Luhut dalam siaran pers tertulisnya, Selasa malam (16/5).

Beberapa proyek yang ditawarkan kepada pemodal Tiongkok antara lain proyek terintegrasi di Bitung dan Sumatera Utara untuk membuka konektivitas di daerah-daerah tersebut. Proyek lain adalah pembangunan kawasan industri di Kalimantan Utara.

Luhut menuturkan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan para menterinya untuk menyiapkan proyek-proyek tersebut. “Waktu pamit kepada Presiden (Tiongkok) Xi Jinping, Presiden Joko Widodo mengatakan mungkin bulan depan akan mengirim tim dari Indonesia untuk menindaklanjutinya,” ujar Luhut.

Selain itu, Pemerintah Indonesia dan Tiongkok akan segera merealisasikan sejumlah rencana kerja sama. Luhut menjelaskan, Tiongkok sudah menyetujui program produksi biodiesel B5 kelapa sawit. Jadi, Pemerintah Indonesia berharap harga kelapa sawit lebih baik sehingga menguntungkan para petani.

Di sisi lain, pemerintah juga tetap waspada karena Tiongkok masih menjadi isu sensitif di Indonesia. Salah satu isu yang sensitif mengenai banyaknya pekerja Tiongkok di Indonesia.

Luhut berharap kerja sama antara Indonesia dengan Tiongkok di Tanah Air tetap memanfaatkan pekerja lokal. Namun, jika harus ada kontribusi pekerja Tiongkok, maka negara tersebut harus melakukan alih teknologi. “Sehingga nantinya setelah pekerjaan konstruksi selesai, jumlah mereka akan berkurang signifikan,” katanya.

Pemerintah siap memberikan fasilitas dan kemudahan bagi investor untuk mewujudkan kerjasama dengan Indonesia, melalui insentif seperti tax holiday.  

Tingkat investasi Tiongkok di Indonesia saat ini masih tergolong rendah. Padahal, sejumlah negara lain telah menikmati investasi dari Tiongkok dalam jumlah signifikan. Luhut pun menyebut Arab Saudi sebagai salah satu contohnya. “Mereka (Tiongkok) membeli sebagian Saudi Aramco,” kata Luhut.

Sementara itu, Tiongkok mengucurkan investasi US$ 62 miliar dan lebih dari US$ 30 miliar masing-masing untuk Pakistan dan Malaysia. Filipina juga memperoleh lebih dari US$ 20 miliar. (katadata.co.id, 17/5/2017)

Komentar Mustanir.com

1. Berulang kali APBN Indonesia tidak sehat karena utang, tapi anehnya kebijakan nya nambah utang terus, dengan alasan utang Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara lain.
2. Karena otak penuh dengan teori ekonomi kapitalis, maka TDK pernah utk menghentikan utang dan mengambil alih SDA yang diserahkan kepada kapitalis asing, bahkan ironis privatisasi semakin menjadi jadi.
3. Hanya dengan sistem ekonomi Islam yang diterapkan dalam bingkai Daulah Khilafah, APBN Indonesia akan bevas dari utang dan pajak, karena sumber utama APBN dalam sistem khilafah bersumber dari SDA milik umum ataupun kekayaan miliki negara yang dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat.