Sama seperti di Prancis, korban meninggal di Indonesia juga ada yang bekerja sebagai dokter. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI). Dalam catatan IDI, ada 5 dokter yang meninggal akibat Covid-19. Sementara 2 dokter lain belum terkonfirmasi.

Jika di Perancis, gugatan dilayangkan karena pemerintah dinilai lambat mengambil langkah, Indonesia pun demikian. Indonesia dianggap lamban merespon virus mematikan tersebut. Padahal penyebarannya sangat luas dan cepat. Pernyataan para pejabat tanah air yang terkesan meremehkan saat kasus ini belum ketahuan ada di Indonesia, setidaknya menjadi salah satu indikator lambatnya respon pemerintah.

Pada Februari lalu, misalnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menolak mentah-mentah hasil riset tim peneliti dari Harvard yang menyebut kalau mungkin sudah ada warga Indonesia terinfeksi Corona. “Kalau ada orang lain mau melakukan survei, riset dan dugaan, ya silakan saja. Tapi janganlah mendiskreditkan suatu negara. Itu namanya menghina,” kata Terawan, Selasa (11/2/2020).

Proyeksi masuknya corona saat itu diungkap oleh epidemiologis Marc Lipsitch di Harvard TH Chan School dalam laporannya. Ia memproyeksi negara-negara yang rawan terdampak corona berdasar intensitas frekuensi penerbangan dari dan ke Wuhan-China, di mana wabah corona bermula. “Kasus-kasus yang belum terdeteksi di beberapa negara berpotensi sudah ada bibit-bibit epidemik di negara tersebut sebenarnya,” kata dia.

Bahkan WHO pun khawatir Indonesia tidak bisa mendeteksi virus tersebut. Padahal negara-negara tetangga sudah melaporkan beberapa orang terjangkit. Setelahnya kita tahu, 2 orang pertama dinyatakan positif Covid-19 pada 2 Maret 2020. Kemudian angkanya terus bertambah. Persentase kematian Indonesia bahkan lebih tinggi ketimbang rata-rata angka kematian global.

Telat Tangani Covid-19, Bisakah Pemerintahan Jokowi Dituntut?

Respon pemerintah terhadap Covid-19 in juga disoroti Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Ia menegaskan bahwa pemerintah memang tidak serius menangani Covid-19 saat periode awal menyebar.

Padahal, seperti yang dinyatakan WHO, pendeteksian yang lemah pada tahap awal wabah menghasilkan peningkatan signifikan dalam jumlah kasus dan kematian beberapa negara.

Sementara di Indonesia cenderung meremehkan, seakan-akan orang Indonesia kebal dari serangan virus ini. Pemerintah bahkan dinilai minim inisiatif dan ketinggalan.

“Prediksi kalangan sarjana Harvard bahwa virus itu sampai di Indonesia, disanggah dan tak dijadikan landasan mempersiapkan kebijakan kesehatan publik yang efektif,” ujar Usman seperti dilansir Tirto, Senin (23/3/2020).

Menurutnya, para pejabat lebih sibuk memberikan komentar yang tak relevan. “Dari mulai komentar perihal promosi wisata yang membuka wilayah negara sampai komentar seperti ‘makan nasi kucing, jamu resep Jokowi, duta imun, makan tauge atau berdoa’ tanpa bisa menyertainya dengan penjelasan dan bukti ilmiah.”

Atas semua dasar itu ia berpendapat warga memang berhak menggugat, tak hanya dokter seperti kasus Prancis. Warga menggugat karena dirugikan kebijakan pemerintah toh bukan hal baru di Indonesia.

Dalam konteks Jakarta, misalnya, ratusan korban banjir melayangkan gugatan class action kepada Pemprov DKI pada Januari lalu. Warga bahkan pernah menang melawan pemerintah dalam sidang. Itu terjadi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, tahun lalu.

Pada 22 Maret 2017, Pengadilan Negeri Palangkaraya memenangkan gugatan Arie Rompas dan kawan-kawan terkait karhutla. Putusan tersebut kemudian diperkuat Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada 19 September dengan menolak banding Jokowi dan menterinya serta Pemda Kalimantan Tengah.

Pengadilan menyatakan Presiden Jokowi dkk. melawan hukum dalam kasus karthula. Vonis itu diperkuat putusan majelis hakim kasasi yang diketuai Nurul Elmiyah dengan anggota Pri Pambudi Teguh dan I Gusti Agung Sumanatha pada 16 Juli 2019 lalu.

Hukuman yang dijatuhkan kepada Jokowi dan pihak tergugat lainnya adalah menerbitkan sejumlah regulasi untuk menangani dan mencegah karhutla, yakni peraturan pelaksana dari UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pemerintah soal tim gabungan yang bertugas meninjau izin pengelolaan hutan. Pemerintah juga diwajibkan mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat polusi udara di Kalimantan Tengah.

Gugatan Disertai Alasan Jelas

Peneliti dari Human Rights Watch Andreas Harsono menyatakan gugatan harus disertai alasan jelas. Misalnya, apakah ada pejabat berbohong atau membikin pernyataan kontroversial yang membuat penyebaran Covid-19 semakin ganas. “Jika bohong, perlu dicari dahulu bukti bahwa pejabat ini tahu namun berbohong. Namun definisi berbohong harus dijelaskan. Bohong beda dengan misleading. Bohong tentu beda dengan kebodohan,” ujar Andreas seperti dilansir Tirto, Senin (23/3/2020).

Sementara dengan pernyataan kontroversial, Andreas bilang, “Kalau ada pejabat bilang virus ini bisa dihindari dengan berdoa, saya kira, sulit buat kita gugat. Persoalannya sederhana: Kita tak bisa lakukan verifikasi. Siapa bisa buktikan bahwa berdoa itu bisa atau tak bisa mengatasi wabah?”

Selain itu, yang menurutnya patut juga disasar adalah para pendengung (buzzer). Andreas menyebut kelompok seperti ini berbahaya karena membingungkan masyarakat dan berlebihan membela Presiden Jokowi atau Menkes Terawan, sementara jelas-jelas virus ini berbahaya dan antisipasi pemerintah semestinya bisa lebih baik. “Bila ada bukti cukup, buzzer ini tentu bisa digugat. Kicauannya dikunci dengan perintah pengadilan,” jelas Andreas.

Kepala Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur, mempertegas bahwa korban yang merasa dirugikan bisa menggugat, asalkan ada pembuktian kerugian. Pembuktian ini juga perlu disertai dengan inventarisasi pelanggaran, analisis, dan materi hukum guna mengetahui kewajiban hukum yang diduga dilanggar pemerintah.

“Nanti pengadilan akan membuktikan pelanggaran oleh pemerintah. Pemerintah juga bisa membantah dalam persidangan,” jelas Isnur, lantas mengatakan mekanisme yang bisa ditempuh adalah citizen law suit atau class action.

Salah satu orang yang sudah berniat menggugat negara karena persoalan ini adalah aktivis Lini Zurlia. Lewat Twitter, ia menyerukan: “Ketika kita berhasil melalui masa sulit ini, dan kita masih bertahan hidup di kemudian hari. Mari kita gugat negara yang abai dan cengegesan saat wabah ini pertama kali merebak! Termasuk kita gugat para BuzzerRp ngehek.” []

Sumber: Dawai Nusa