Usai Pemilu Turki, Bagaimana Nasib Dua Juta Pengungsi Suriah di Turki?
Usai Pemilu Turki, Bagaimana Nasib Dua Juta Pengungsi Suriah di Turki?
Mustanir.com – Sementara Uni Eropa merayakan hasil pemilu Turki pada Ahad pekan silam sebagai bentuk ‘kemenangan’ bagi demokrasi, tetapi hampir dua juta pengungsi Suriah yang tinggal di negara Negeri Dua Benua tersebut mungkin tidak bisa menyambutnya dengan gembira.
Dalam hasil yang tak diduga, partai penguasa, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), yang dipimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan, kehilangan suara mayoritas di parlemen (dibawah 50 persen). Meskipun begitu, partainya masih menjadi partai terbesar dan sekarang berupaya membentuk koalisi.
Apa pun yang terjadi di pemerintahan setelah pemilu, hal ini akan menghasilkan tekanan yang meningkat untuk memperketat pembatasan terhadap Suriah. Demikian seorang analis mengatakan hasil analisanya kepada IRIN.
Negosiasi, negosiasi
Dalam dua tahun terakhir, negara tetangga Suriah seperti Yordania dan Lebanon secara bertahap telah menutup perbatasan mereka bagi orang-orang yang ingin mengungsi, sedangkan perbatasan Irak telah dikuasai negara yang menyatakan dirinya Daulah Islam (IS).
AKP Turki telah menerapkan kebijakan aktif di Suriah, termasuk secara kontroversial diduga secara tak langsung mendukung kelompok-kelompok perlawanan terhadap rezim Suriah.
Turki hingga kini masih membuka sebagian besar perbatasan bagi para pengungsi yang melarikan diri dari perang dan telah menginvestasikan dana sekitar enam miliar dollar untuk merawat pengungsi di “kamp bintang lima” sehingga memungkinkan mereka bekerja secara bebas.
Pengungsi Suriah dengan total 1,7 juta jiwa saat ini tinggal di Turki dan menjadi tempat tinggal sementara mereka sehari-hari. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 2,5 juta jiwa pada akhir tahun.
Sementara masuknya pengungsi Suriah tidak mendapat perhatian khusus dalam kampanye dan isu pemilihan umum nasional Turki. Masalah perekonomian dan pelebaran kekuasaan Erdogan menjadi isu yang paling menonjol, partai-partai oposisi mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari rata-rata provinsi yang terkena dampak pengungsi.
Setelah pemilu, empat partai di parlemen memiliki perbedaan pendapat yang luar biasa terkait masuknya pengungsi dan masalah perbatasan. Dari jumlah tersebut, AKP masih menjadi partai yang positif terhadap para pengungsi Suriah di Turki.
Nasib Pengungsi Suriah di Masa Depan
Ada tiga cara nyata di mana pemerintahan baru dapat dibentuk (baca: Usai Pemilu, Bagaimana Nasib Pemerintahan Turki Selanjutnya?). Pertama, kemungkinan besar dengan menjalin koalisi antara AKP dan Partai Gerakan Nasionalis (MHP).
MHP melihat keuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat pengungsi yang banyak di bagian Turki Selatan, sebagiannya lagi memiliki pendirian untuk menolak keberadaan pengungsi.
Di Provinsi Gaziantep, partai meningkat suaranya dari 9,5 pada 2011 menjadi 18 persen, sedangkan di provinsi tetangga, Kilis, suara melonjak 21 sampai 35,6 persen.
“500.000 orang Suriah akan pergi, dan 500.000 wisatawan akan datang ke Gaziantep,” kata perwakilan MHP yang baru terpilih untuk provinsi, Umit Ozdag melalui twitternya pada Mei kemarin.
“Orang-orang Suriah mencuri pekerjaan kita dan mendorong kita ke udara,” kata Anggota Parlemen Turki dalam sebuah wawancara dengan BBC pekan lalu. Suriah, bagi MHP agaknya agak kurang mendapatkan perhatian.
“Kombinasi antara AKP dan MHP dianggap kurang responsif terhadap gagasan menjaga perbatasan Turki agar tetap terbuka bagi para pengungsi,” kata Steven Cook, Pakar dalam Studi Timur Tengah di Dewan Hubungan Luar Negeri.
Namun, Metin Çorabatir, Presiden Pusat Penelitian Asylum dan Migrasi Ankara, mengatakan bahwa saat MHP bermusuhan dengan kebijakan Pemerintah Suriah, akan menyebabkan hal yang tidak mungkin untuk menempatkan penutupan perbatasan sebagai prioritas utama dalam negosiasi koalisi.
Dia menekankan di luar Turki Selatan kebijakan itu bukan masalah utama bagi partai. “[Kepemimpinan nasional] tidak pernah benar-benar berbicara secara resmi negatif atau positif [pada kebijakan terkait terbukannya pintu imigrasi].”
Pilihan Lain
Jika AKP dan MHP tidak dapat membentuk koalisi, Skenario kedua ini berpotensi memiliki dampak lebih buruk bagi para pengungsi Suriah.
Jika pemerintah koalisi runtuh atau gagal terbentuk sama sekali, Presiden Erdogan pasti menyerukan untuk pemilu ulang. Sadar dengan menurun suara partainya, partai yang berkuasa diduga mungkin merangkul seruan kepada para pemilih untuk membatasi aliran pengungsi di provinsi selatan Turki.
Awal tahun ini, ia memperkenalkan larangan perjalanan pengungsi meskipun mendapat kecaman dari kelompok hak asasi dan para pekerja sosial. Pilihan lainnya adalah koalisi oposisi, sebuah kemungkinan yang akan memegang ketidakpastian besar bagi pengungsi Suriah.
Pada hari Senin, pemimpin CHP Kemal Kilicdaroglu mengusulkan koalisi tiga arah, antara partainya dan dua partai oposisi utama lainnya Turki. Secara teoritis bisa memberi wewenang kepada CHP, yang begitu memertahankan hubungan baik dengan pemerintah Suriah, Presiden Bashar al-Assad dan sangat memusuhi masuknya pengungsi.
Mengatasi pemilih di selatan Kota Mersin pada bulan April, Kilicdaroglu menyatakan pihaknya akan berusaha memulangkan semua warga Suriah. “Kami akan mengirim kembali saudara-saudara Suriah kami. Saya minta maaf, “katanya disambut gemuruh tepuk tangan. “Setiap orang [di] negara di mana ia lahir.”
Pihaknya (CHP) belum mewujudkan janji dalam berbagai usulan kebijakan tertentu, namun karena krisis pengungsi dituding semakin berkembang, dengan sedikit kemungkinan bantuan yang terlihat, Çorabatir memperingatkan risiko jika meraih kekuasaan.
“Dua kali muncul di televisi dan iklan surat kabar, Kilicdaroglu telah menuduh pemerintah punya rencana melawan rezim Suriah dan tidak pernah menerima bahwa Suriah di Turki sebagai pengungsi. [Dia berpendapat] mereka diundang oleh Turki hanya untuk mengacaukan Suriah. “
Ege Seckin, seorang analis Turki di IHS, sepakat bahwa pemikiran Kilicdaroglu menimbulkan ancaman besar bagi para pengungsi, tetapi mengatakan dia berharap kecenderungan itu akan menjadi kemarahan.
Seckin menambahkan, Partai keempat, ‘Partai Demokrat, yang lebih menguntungkan untuk nasib para pengungsi Rakyat yang didominasi Kurdi, bisa bertindak sebagai rem kebijakan radikal CHP.
Dinamika Konflik
Ketiga analis sepakat bahwa apa pun susunan pemerintah baru, itu akan menghadapi, tekanan internal yang signifikan tentang pengungsi Suriah, yang pada saat masih belum terlihat apakah mereka akan pulang dalam waktu dekat atau tidak.
Seckin mengatakan, kemungkinan anggaran belanja pemerintah bagi pengungsi Suriah akan ditempatkan di bawah pengawasan khusus, dengan isu-isu seperti kemampuan mereka untuk bekerja akan datang di bawah tantangan yang serius.
Lebanon telah melarang pengungsi Suriah bekerja tanpa sponsor dan Seckin mengatakan pembatasan kerja ketat ini hal yang memungkinkan terjadi.
“Saya pikir itu tidak mungkin bahwa kita akan melihat penutupan penuh perbatasan… tapi kita cenderung melihat peningkatan pengawasan pendanaan dari kamp dan kebijakan, serta diskusi tentang hak-hak pengungsi yang masuk.” (alhikmah/adj)
Komentar Mustanir.com
Tidak hanya pengungsi Suriah yang terusir dari negerinya sendiri. Masih banyak kaum muslimin yang memiliki nasib yang serupa. Inilah fakta kaum muslimin saat ini.
Saat ini tidak ada negara yang benar-benar melindungi kaum muslimin di seluruh dunia. Jika pun ada, lebih jauh karena persoalan kemanusiaan, bukan karena ikatan aqidah Islam.
Khilafah adalah sebuah negara kesatuan kaum muslimin yang akan melindungi aqidah kaum muslimin dan melindungi darah kaum muslimin. Inilah sebuah solusi yang dibutuhkan kaum muslimin di seluruh dunia.