(telusur.co.id)

Ada Guyuran Duit Berkarung-karung dalam Amandemen UUD

MUSTANIR.net – Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. Sofian Effendi meragukan yang tertulis dalam buku ‘Sistem Demokrasi Pancasila’ bahwa konsep ekonomi dan politik Pancasila akan terlaksana di Indonesia. Sebab, untuk mewujudkan itu sangat bergantung tindakan orang Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang sudah diobrak-abrik begitu luar biasa dan yang melibatkan kekuatan asing.

“Dulu saya menduga pada saat MPR tahun 1999 memutuskan untuk melakukan perubahan terhadap UUD dengan cara amandemen itu adalah melalui kajian oleh ahli-ahli Indonesia tapi itu hanya pada rapat pertama MPR diputuskan akan mengadakan rencanahan perubahan tapi pada rapat-rapat selanjutnya sudah besar sekali pengaruh dari kelompok-kelompok LSM, bahkan LSM luar negeri di dalam rapat-rapat itu,” kata Prof. Sofian dala peluncuran buku ‘Sistem Demokrasi Pancasila’ di Kampus Pascasarjana Universitas Nasional, Jalan Harsono, Rangunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (11/3/20).

Prof. Sofian melanjutkan, dalam rapat-rapat Panita Ad Hoc (PAH) di MPR juga dihadiri oleh orang-orang yang bukan warga negara Indonesia. Dan, LSM National Democratic Institute (NDI), kata Prof. Sofian, membawa uang ‘berkarung-karung’ ke dalam gedung MPR dan membag-bagi uang itu kepada semua 11 fraksi.

NDI juga membawa konsep-konsep UUD itu terutama pasal tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 10 UUD yang diamandemen, lanjut Prof. Sofian, itu caplokan dari United Nations Convention of Human Rights.

“Jadi agak aneh UUD kita ini, karena bunyinya bukan lagi warga negara tetapi orang, orang, orang. Lho, saya ini warga negara,” tegas Prof Sofian. Prof. Sofian mempertanyakan, UUD itu biasanya mengatur hak dan kewajiban warga negara, atau mengatur hak dan kewajiban dari siapapun orang yang ada di Indoensia?

Sebab itu, Prof. Sofian menduga, ini semua memang sengaja diciptakan untuk mengaburkan konsep-konsep tersebut. Termasuk juga untuk mengaburkan kewenangan pemerintahan dan negara, untuk mengaburkan sistem politik dan ekonomi Indonesia.

“Sehingga tidak jelas lagi bahwa ekonomi kita itu ekonomi yang berazaskan kekeluargaan dan berkeadilan sosial karena dimasukkan semangat-semangat individualisme di dalam pasal 3 dan 4 dan demikian juga di dalam sistem sosial sudah dimasuki pasal-pasal itu,” tuturnya.

“Saya dulu sebagai ilmuan menduga-duga bahwa saya mendengar ada itu pihak dari luar negeri yang terlibat menggubah UUD itu tapi untungnya sering perjalanan Yogya-Jakarta. Di pesawat saya ketemu dengan seorang pimpinan partai, anak muda, dulu ketua senat UGM, saya tanya ‘Mas, saya ini sebagai ilmuan hanya bisa menduga-duga saya tidak bisa menuduh dengan tegas bahwa ini ada intervensi asing di dalam amandemen UUD kita itu, jadi hanya begitu-begitu saja di antara kawan saya bisa ngomong-ngomong, tapi kita enggak punya bukti nggak bisa menuduh’, tetapi dengan kebetulan kita duduk berdekatan, saya tanya, ‘Pak, saya ini pada waktu saya selesai dari UGM saya masuk partai oleh pimpinan partai saya ditugaskan untuk ikut panja PAH I itu dan di situ saya dengan mata saya sendiri melihat bagaimana uang berkarung-karung masuk ke gedung MPR dan ini kemudian pasal-pasal yang kemudian mereka ingin masukkan itu dimasukan’,” ungkapnya.

Pada intinnya, tutur Prof Sofian, sidang MPR masa bakti 1999-2002 menetapkan bahwa amandemen UUD 1945 sesuai ketentuan Pasal 37. Karena Pasal 37 yang diamandemennya di tahap ke tiga yang sebenarnya sudah disepakati tidak diubah. Namun, sesal Prof. Sofian, pada PAH III masuk dan diubah sehingga MPR itu atau struktur dari kekuasaan negara tidak lagi ada lembaga pemegang pelaksana kedaulatan rakyat.

“Karena diubahnya pasal itu, tapi pada tahap I dan II masih ada, di situ ada 11 fraksi MPR yang menyepakati amandemen UUD dilakukan dengan syarat sebagai berikut: Pertama, tidak mengubah pembukaan UUD, ke dua, tidak mengubah NKRI dan bentuk negara, ketiga Amandemen dilakukan dengan cara adendum bukan mengubah teks aslinya,” tukasnya.

Hadir sebaga pengulas peluncuran buku itu, selain Prof. Sofian Effendi, ada juga Prof. Maria Farida Indrarti, Prof. Ahmad Erani Yustika, Dr. Yudi Latif, Dr. M Alfan Alfian. [Fhr]

Sumber: Telusur 

Categories