Anggota Dewan Masjid Indonesia Kritisi Kebijakan Pemerintah Soal Pembubaran HTI
Anggota Dewan Masjid Indonesia Kritisi Kebijakan Pemerintah Soal Pembubaran HTI
MUSTANIR.COM – Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dilakukan pemerintah pada Senin (8/5), disinggung pengunjuk rasa di sidang dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Massa yang berorasi di luar tempat sidang, Kementerian Pertanian, mengkritisi tindakan pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, WIranto.
Orasi yang mengkritisi kebijakan pemerintah itu, dilontarkan Rahmat Hidayat Karim. Dia mengaku sebagai anggota Dewan Masjid Indonesia. Dalam orasinya, Rahmat menduga, pembubaran HTI akan diikuti dengan pembubaran organisasi masyarakat Islam lainnya.
“Kemarin pemerintah melalui Wiranto membubarkan HTI, ini lama-lama FPI (Front Pembela Islam) akan dibubarkan, jawara juga bakal di bubarkan, kita semua umat Islam dibubarkan,” kata Rahmat saat berorasi di Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan, Selasa (9/5).
Rahmat mengaku tidak takut dengan langkah pemerintah. “Hei Jokowi, Wiranto, kalian semua kontraknya sama negara. Kita kontraknya sama Allah. Kami siap mati, nanti akan bangkit kekuatan Allah,” sebutnya.
Orator itu juga menyatakan, Pemerintahan Jokowi tidak pernah memperlihatkan keberpihakan kepada umat Islam. “Sampai hari ini, lidah Jokowi tidak pernah membela umat Islam sekalipun,” ujarnya.
Dia juga menyatakan, pihaknya tidak akan berhenti setelah sidang putusan Ahok. “Setelah ini kita tidak boleh santai-santai, harus meneruskan jihad,” kata Rahmat. (kumparan.com, 8/5/2017)
Komentar Mustanir.com
- HTI membina umat membangun kesadaran politik membongkar konspirasi penjajah, tanggap darurat Aceh, Garut, banjir Jakarta, Kasus freeport, Timor Leste, dll.
- Penegakkan syariah dan khilafah tidak bertentangan dengan Pancasila, justru sesuai dengan sila ke 1.
- HTI tidak menggunakan jalan kekerasan, Aksi-aksi senantiasa dilakukan secara intelektual dengan damai.
- HTI mengajak kepada perubahan Indonesia yang lebih baik, bertentangan dengan pejabat dan penguasa yang korup yang malah dilindungi.
About Author
