Birokrasi Indonesia Tersandera Politik
Birokrasi Indonesia Tersandera Politik
Mustanir.com – Mantan Hakim Konstitusi Mahfud MD mengatakan, birokrasi Indonesia tidak mandiri. Hal ini disebabkan karena birokrasi dipaksa ‘kawin’ dengan politik. Ia mencontohkan, banyak SPBU asing di Indonesia bisa beraktifitas.
Mahfud MD mengatakan dari kacamata konstitusi kemandirian bangsa indonesia masih dinilai kurang dan tidak ideal. “Kita lihat sendiri bangsa ini banyak melahirkan hukum yang sifatnya konservatif,” katanya, di Universitas Brawijaya, Senin (12/10).
Mahfud menjelaskan ketidakmandirian itu disebabkan oleh tiga hal, pertama, birokrasi Indonesia ‘disandra’ oleh politik. Artinya birokrasi Indonesia tidak netral. Menurut Mahfud, hal ini terjadi karena adanya pengalaman dari masa lalu yang mempengaruhi birokrasi saat ini. Pada zaman orde baru yang dipimpin Suharto, birokrasi sangat bergantung pada pusat.
“Sehingga sejak lahir, birokrasi di seluruh Indonesia tidak bisa mandiri,” kata Mahfud.
Kedua, menurutnya terciptanya hukum diIndonesia bersifat konservatif. Artinya hukum di Indonesia lebih mementingkan visi misi pimpinan. “Akhirnya, ada beberapa hukum yang malah menyulitkan rakyatnya bukan mensejahterakan raykat,” tambahnya.
Ketiga, sistem rekrutmen di Indonesia dinilai tidak efektif dalam mencari sumber daya manusia. Sebab, ijazah pendidikan dijadikan ukuran atau patokan untuk menetapkan kedudukan seseorang. Ia menyorot para pejabat pemerintah sekarang ini yang hanya mengandalkan ijazah.
Proses rekrutmen menjadi tidak sehat, sambungnya, karena menjadikan ijazah untuk mendapatkan kedudukan. Inilah yang menurut Mahfud MD memunculkan kasta sendiri di dunia pendidikan dan membuat masyarakat yang kastanya rendah (pendidikan rendah) termarjinalkan. Sedangkan kasta tinggi (pendidikan tinggi) menjadi orang terhormat.
“Dengan adanya hal itu, menjadikan masalah baru yakni pembelian ijazah, tanpa aktif perkuliahan di kampus,” kata Mahfud. (rol/adj)
About Author
