Ini Besaran Pendapatan Tambang Pasir Kasus Salim Kancil

Tambang-Pasir-Lumajang

Ini Besaran Pendapatan Tambang Pasir Kasus Salim Kancil

Mustanir.com – Selama ini, beredar berbagai spekulasi besaran nilai bisnis tambang pasir ilegal milik Hariyono, Kepala Desa Selok Awar-Awar, Lumajang. Meski begitu, nilai taksiran berbagai pemberitaan berbeda-beda, yang hanya didasarkan pengakuan sumber-sumber yang berada di sekitar para pelaku bisnis haram tersebut.

Baru pada Senin (12/10), Kades Hariyono dan dua partnernya,  Eko Aji (Kepala Urusan Pembangunan Desa Selok Awar-Awar sekaligus bendahara tambang), serta Harmoko (pengelola alat berat dan penerima uang pembayaran pemebelian pasir), merinci besaran pendapatan dan pos-pos pengeluaran mereka.

Pengakuan mereka diungkapkan di tengah persidangan kode etik kepolisian di Kantor Bid Propam Polda Jawa Timur. Mereka dihadirkan sebagai saksi untuk tiga anggota polisi yang berstatus terperiksa dalam kasus penambangan pasir ilegal di Desa Selok Awar-Awar.

Harmoko, pengelola alat berat dan penerima uang pembayaran pemebelian pasir, merinci, harga terakhir satu truk pasir jenis dump truck dan colt diesel adalah Rp 270 ribu. Sementara dalam sehari, menurut Harmoko, rata-rata ada 80 hingga 100 truk yang datang membeli pasir.

“Rata-rata, sebulan sekitar Rp 27 juta,” ujar Harmoko.

Menurut Harmoko, uang sebesar Rp 270 ribu yang diterima dari satu transaksi pembelian pasir kemudian dibagi tiga pos. Pos pertama, kata dia, adalah untuk Kepala Desa, sebesar Rp 142 ribu. Pos kedua, untuk sewa tiga ekskavator, sebesar Rp 110 ribu. Dan pos ketiga, untuk upah pekerja, sebesar Rp 18 ribu.

Sementara itu, Kepala Urusan Pembangunan Desa Selok Awar-Awar, Eko Aji sekaligus bendahara tambang, menginformasikan, selain dari pembelian pasir, pemasukan juga didapat dari biaya keluar-masuk truk ke lokasi penambangan atau disebut ‘uang portal’.

Uang portal itu, kata dia, nilainya Rp 30 ribu per truk. Meski begitu, menurut Eko, ada pengecualian untuk pengemudi-pengemudi truk tertentu, sehingga ada yang mebayar Rp 15 ribu atau Rp 20 ribu.

Dari setiap Rp 30 ribu yang diterima dari satu unit truk, menurut Eko, Rp 20 ribu dialokasikan untuk Kades, sedangkan sisanya, Rp 10 ribu, masuk ke kas Desa. Kepala Desa Hariyono merinci, dari pos pendapatan yang dia terima, baik dari pembelian pasir maupun ‘uang portal’, kemudian disisihkan untuk sejumlah pos pengeluaran.

Ia menyebutkan, dari setiap pembayaran satu truk pasir, 10 ribu dialokasikan untuk Tim 12 (tim pengamanan tambang), Rp 10 ribu untuk Ketua LMDH (Mat Desir), Rp 5 ribu untuk LMDH (lembaga mitra Perhutani), Rp 18 ribu untuk paguyuban perawat jalan truk, dan Rp 2.500 untuk Harmoko selaku pengelola alat berat.

Menurut Kades, salah satu pos terbesar adalah untuk para pegawai Desa. Besarannya, menurut dia, Rp 11 juta per bulan. Sebagai Kepala Urusan Pembangunan Desa Selok Awar-Awar, dari pos tesebut, Eko Aji mengaku mendapatkan dana bulanan sebesar Rp 1,5 juta.

Sementara Sekdes dan perangkat desa lainnya, kata Eko Aji, masing-masing mendapatkan Rp 500 hingga Rp 700 ribu. Hariyono membela diri, ia tidak memakan sendiri penghasilan yang dia dapat dari tambang pasir.

Menurut dia, dari uang tambang itu juga ia menanggung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masyarakat senilai Rp 63,5 juta per tahun. Selain itu, ia juga mengklaim membiayai berbagai pertunjukan hiburan di desanya, menggratiskan raskin, membiayai pembangunan dua unit masjid, serta beberapa pengeluaran sosial lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, ketiga saksi juga membeberkan aliran dana untuk anggota polisi, TNI, Perhutani, Camat serta anggota DPRD. (rol/adj)

Categories