Brexit: Awal Keruntuhan Eropa?

Brexit: Awal Keruntuhan Eropa?

Brexit: Awal Keruntuhan Eropa?

Sebuah Analisis dari Editorial Kiblatnet

Mustanir.com – Perdebatan seputar Brexit atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa (UE) sebagian besar pada dampaknya terhadap ekonomi global. Ekonomi, khususnya Eropa, yang sejak 70 tahun lalu sudah berjalan ke satu arah yang baik telah dilempar ke luar jendela, menurut Drezner, seorang ahli ekonomi global dari Tufts University. Banyak analis lebih menyoroti kerugian bagi Inggris sendiri, daripada dampaknya terhadap negara luar.

UE telah menyatukan negara-negara Eropa untuk menciptakan kohesi ekonomi dan sosial. UE bertujuan menutup kesenjangan pembangunan antar wilayah yang berbeda dari negara anggotanya dan mengurangi kesenjangan sosial, khususnya dalam pekerjaan dan pelatihan kejuruan, antara mereka yang memiliki pekerjaan dan mereka yang belum. Inggris mendapatkan manfaat cukup besar dengan bergabung UE. Menurut penelitian, kontribusi bersih negara Inggris ke Uni Eropa kurang dari 0,5% dari PDB atau sekitar £ 340 per rumah tangga. Dengan pengeluaran itu, setiap rumah tangga rata-rata menerima manfaat senilai lebih dari £ 3.000 melalui 3 juta pekerjaan di Inggris yang bergantung pada perdagangan dengan Uni Eropa. Mengapa Inggris mengabaikan manfaat ini dan memilih leave?

Resolusi Foundation, sebuah lembaga think thank Inggris untuk standar ekonomi, menyimpulkan bahwa Brexit dilatarbelakangi oleh masalah “budaya, pandangan, gaya hidup dan apa yang kita rasakan tentang kepemilikan (Inggris).” Inggris telah mengalami kesenjangan tinggi-rendah upah dan tudingan diarahkan ke persoalan migrasi Eropa. Data sehari setelah referendum menunjukkan bahwa pemilih Brexit adalah mayoritas di wilayah upah rendah. Contohnya di Boston, 76% memilih leave adalah otoritas lokal dengan gaji terendah pada tahun 2015, sedangkan di Richmond (daerah bergaji tinggi) hanya 31% menginginkan leave.

Argumen “leave” adalah bahwa aturan migrasi UE dan peraturan ekonomi lainnya membiarkan terlalu banyak orang asing dan melanggar kedaulatan Inggris. Pendukung Brexit termotivasi terutama oleh nasionalisme xenophobia (kebencian terhadap orang-orang dari negara lain). Retorika anti-imigran pun menguat.

Implikasi gerakan anti-imigran adalah pengusiran terhadap pekerja dari negara-negara anggota UE, penyempitan terhadap imigran baru, dan dalam hubungannya dengan urusan umat Islam yang potensial menjadi sasaran adalah para pengungsi Suriah yang mencari suaka, selain peningkatan arus anti-Islam. Sebagai negara kaya, Inggris gagal melakukan bagian yang adil dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi Suriah. September 2015, Perdana Menteri Inggris David Cameron telah mengonfirmasi kedatangan 1000 pengungsi Suriah, dan berkomitmen untuk memperlakukan mereka dengan baik. Dalam lima tahun ke depan Inggris siap menampung 20 ribu pengungsi Suriah. Angka ini dinilai terlalu sedikit; kurang dari 1% dari sekitar 4,5 juta rakyat Suriah yang meninggalkan rumah mereka akibat perang.

Sangat mungkin, kemenangan Brexit akan menyulitkan para pengungsi Suriah sebab para pendukung Brexit adalah kelompok-kelompok sayap kanan dan nasionalis garis keras. Boris Johnson adalah calon kuat pengganti David Cameron sebagai perdana menteri, dari Partai Konservatif yang didominasi aliran sayap kanan. Banyak slogan anti-Islam, pelakunya kebanyakan kelompok ekstrim kanan.

Seperti diketahui, kelompok ekstrim kanan di negara-negara Eropa adalah pengusung islamophobia. Marine Le Pen, pemimpin partai sayap-kanan Perancis terkenal dengan jargonnya yang anti-Islam, salah satunya menyerukan larangan jilbab di Perancis dan ditutupnya negara itu bagi imigran Muslim. Tokoh sayap kanan anti-Islam di Belanda, Geert Wilders juga menyerukan hal yang sama.

Konsekuensi dari islamophobia, minoritas muslim mendapatkan perlakuan tidak adil. Masalah akses kesehatan, misalnya, seorang  dokter sering memahami negatif terhadap pasien gadis yang mengenakan jilbab, yang meminta dokter perempuan atau berkonsultasi dengan seorang kerabat laki-laki dalam membuat keputusan. Ini sangat ironis terjadi di negara demokrasi maju seperti Inggris. Padahal, sebagai bagian dari negara maju, Muslim Council of Britain, misalnya, telah menyediakan panduan untuk pasien muslim, dalam masalah pendampingan mahram, kemungkinan pasien berpuasa, jenis obat, dan batas penyingkapan pakaian.

Undang-Undang Race Relations tahun 2000 di Inggris, dan undang-undang hak asasi manusia telah melindungi Sikh dan Yahudi sebagai etnis minoritas, namun Muslim, sebagai minoritas agama, mereka tidak dilindungi dari diskriminasi di pelayanan publik. Di negara demokrasi maju ini, agama telah menggantikan ras atau etnis sebagai penentu diskriminasi.

Inggris bagaimanapun adalah contoh negara demokrasi maju di Eropa yang sangat diskriminatif terhadap Islam. Diskriminasi terhadap minoritas muslim semakin meningkat setelah Brexit. Sehari setelah referendum saja, sudah banyak slogan-slogan rasis yang disuarakan di media sosial, seperti seruan bagi imigran untuk kembali ke negara mereka.

Namun di sisi lain, Brexit bisa berkembang ke arah keruntuhan Eropa. Anti-imigran telah menjadi gelombang jajak pendapat di Perancis, Belanda, Jerman, dan Swedia. Negara-negara ini, juga memiliki wilayah berpenghasilan rendah yang tidak melihat manfaat UE. Bila “Brexit” ini berlanjut ke negara lain, Eropa mungkin akan dilanda protes seperti “Arab Spring” dalam makna kebalikan dari negara-negara Arab. Bila Barat menyebut Arab Spring sebagai harapan perubahan dari totalitarianisme ke demokratisasi, maka Eropa adalah kehancuran dari demokrasi. (kiblatnet/adj)

Categories