Darurat Asap dan Desakan Revolusi Mental

darurat-asap

Darurat Asap dan Desakan Revolusi Mental

Oleh: Chalid Muhammad (Ketua Institut Hijau Indonesia)

Peristiwa kebakaran hutan dan kebun terus terulang hampir setiap tahun. Lima belas tahun terakhir titik panas (hot spot) hampir tidak pernah berubah. Masih di provinsi yang sama dan dalam konsesi atau wilayah kerja perusahaan Hutan Tanaman Industri serta perkebunan skala besar yang juga sama.

Pengulangan bencana asap yang sebagian besar disebabkan oleh korporasi ini seolah menghina akal sehat bangsa. Energi yang dibutuhkan untuk merespons peristiwa ini selalu besar. Ini disebabkan dampaknya tidak tangung-tanggung. Kesehatan warga terdampak adalah prioritas. Kemudian disusul kerugian ekonomi yang juga terbilang besar. Belum lagi cibiran internasional lantaran negara jiran menjadi sangat terganggu dan juga isu pelepasan karbon ke atmosfir menjadi isu yang dituding menjadi penyebab pemanasan global.

Tanggap Darurat
Pernyataan tegas Presiden RI Joko Widodo untuk mencabut izin perusahaan pelaku pembakaran serta menyeret mereka ke meja hijau patut diapresiasi. Kesigapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutana Siti Nurbaya dan Kepala BNPB dalam mengerahkan sumber daya untuk tanggap darurat bencana juga patut diapresiasi.

Namun semua upaya itu belum cukup untuk mencegah peristiwa yang sama tidak terulang tahun mendatang. Pasalnya pelaku yang diduga aktor pembakaran dan atau lalai mengamankan wilayah konsesinya dari kebakaran adalah perusahaan besar yang sangat terlatih menghindari penalti dari negara.

Celah hukum sekecil apapun bisa dipakai untuk membebaskan mereka dan sanksi pencabutan izin dan atau sanksi pidana. Pengacara ternama dan “intelektual tukang” mudah mereka kerahkan dalam memenangkan perkara. Belum lagi dukungan politik yang seringkali mereka dapatkan bila posisi terdesak.

Dalam situasi seperti itu tentunya diperlukan terobosan baru dari Presiden. Tujuannya tentu saja agar tahun depan kita tak lagi menjadi negara yang terus mengulangi kesalahan.

Terobosan Asap
Unsur kedaruratan sudah sangat terpenuhi dalam peristiwa ini. Belasan tahun terus terulang dengan jumlah korban yang makin meningkat adalah salah satu unsur penting dari kondisi darurat itu. Keselamatan generasi mendatang tak bisa ditukar dengan pajak yang dibayarkan perusahaan.

Oleh karena itu penting bagi presiden untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu). Poin penting yang harus dimasukan dalam Perpu tersebut antara lain;

1. Pemerintah pusat diberikan otoritas untuk segera membekukan izin perusahaan yang lokasinya terbakar. Mereka diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa merek tidak membakar dan atau tidak lalai dalam peristiwa kebakaran itu.

Waktu untuk pembuktian terbalik itu paling lama 1 bulan sejak izin dibekukan. Pembuktian itu dilakuakan di depan tim yang dibentuk pemerintah. Bila perusahaan tak bisa membuktikan maka segera di limpahkan ke penegak hukum dan izinnya dicabut permanen untuk selanjuynya lokasi terbakar segera direstorasi (pulihkan).

2. Pemerintah menyatakan dengan tegas para direksi dan pemilik perusahaan yang terbukti membakar atau lalai sehingga terjadi kebakaran masuk dalam daftar hitam dalam industri perkebunan dan kehutanan. Mereka yang bertanggungjawab ini dibuat mati perdata dalam industri berkebunan dan kehutanan. Bila hanya perusahaan yang diberi sanksi maka dalam sehari mereka mengubah namanya.

3. Segera melakukan koreksi mendasàr atas kebijakan pengelolaan lahan gambut dan nyatakan proyeksi total lahan gambut sebagaimana tertuang dalam quick win Jokowi-JK yang dibuat rumah transisi.

Bila langkah ini dilakukan, dapat diyakini tahun depan peristiwa kebakaran hutan dan lahan akan mengalami penurunan drastis. Apalagi bila langkah ini disertai dengan pelibatan masyarakat secara luas untuk mencegah kebakaran di lokasi-lokasi yg setiap tahun selalu terbakar. Semoga Revolusi Mental dapat dimulai di perang melawan kebakaran hutan dan lahan. (rol/adj)

Komentar Mustanir.com

Revolusi mental saja tidak cukup diperlukan untuk menyelesaikan problem kebakaran hutan dan lahan ini. Tetapi juga dibutuhkan revolusi kepemimpinan dan revolusi sistem birokrasi korup. Jika saja pemimpin Indonesia lebih tegas dalam mengambil kebijakan, dan memanggil semua perusahaan-perusahaan yang memiliki HPH di wilayah yang terdapat titik api. Serta membersihkan birokrasi pemerintahan di daerah-daerah tersebut yang kemungkinan besar telah diberikan uang suap sebagai tutup mulut.

Categories