Maulana Saputra/Kumparan

Darurat Sipil di Tengah Wabah Corona dan Kegagalan Mao Zedong

MUSTANIR.net – Apa yang terjadi kalau ayah dituntut anak-anaknya memperbaiki atap rumah yang bocor? Banyak genteng sudah pecah dan harus diganti. Anak-anak khawatir rumah bakal kebanjiran jika hujan deras. Mereka khawatir semua barang basah dan rusak.

Tetapi sang ayah selalu menunda. Problemnya sederhana, duit untuk beli genteng baru dan bayar tukang belum ada. Namun ia gengsi untuk jujur mengakui, bahwa ia belum mampu membiayai proyek ganti atap yang rusak itu.

Anak-anak menganggap ayah punya duit. Bukankah ayah kerap pamer dompet di kantongnya tebal? Apalagi sang ayah hobi modif motor kustom bergaya retro.

Semakin hari anak-anak semakin rewel, seiring mulai seringnya hujan turun dan basahnya sebagian kamar mereka. Sang ayah semakin tertekan, lalu merasa wibawanya sebagai kepala keluarga terancam. Akhirnya ia bertitah keras,

“Baik, ayah akan beli genteng baru dan perbaiki atap rumah. Tetapi kalian berhenti bayar SPP, dan jangan harap dapat uang saku,!” Masih dengan emosi, ayah menambahkan lagi, ”Kalau setelah ini kalian masih rewel, kalian bisa ayah pukul.”

Ayah murka karena anak-anaknya berani menuntut pengeluaran besar, meskipun ia sadar bahwa atap yang bocor adalah kepentingan bersama. Ia juga keki setengah mati karena hobi kesayangannya dikritik dan harus berhenti.

Anak-anak marah karena ayahnya tak mau jujur. Bahkan memamerkan hobi mahalnya di saat genteng rumah pada bocor. Mana lebih penting, memperbaiki atap rumah atau keren-kerenan motor modif di hadapan kawan dan tetangga? Ayah dianggap tak paham prioritas.

Seperti itulah kurang lebih gambaran situasi di negeri ini. Wabah Corona melanda dunia, tetapi pemerintah terkesan santai meresponnya. Rakyat ribut, banyak yang menuntut lockdown seperti sebagian negara di luar negeri. Tapi, tak hanya lamban merespon, pemerintah terkesan enggan memilih opsi yang mengeluarkan biaya besar.

Seperti diketahui, di Malaysia dan Filipina yang menerapkan lockdown, pemerintah mensubsidi rakyat dalam bentuk logistik dan uang. Rakyat tak boleh keluar rumah, tetapi mereka tenang karena kebutuhan pangan tercukupi. Laju penularan Corona terkendali, rakyat pun tak protes sana-sini.

Tapi agaknya berat betul opsi itu diambil pemerintah. Padahal dalam UU Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 tahun 2018 yang diteken Presiden Jokowi sendiri, opsi karantina wilayah dengan tanggungan logistik rakyat oleh pemerintah pusat jelas ada dalam Pasal 55. Rakyat tentu tahu dan membandingkannya dengan negara lain. Namun pemerintah ngotot menolak opsi lockdown.

Ironisnya, pemerintah baru saja mengaku punya dana untuk membangun ibukota baru dengan nilai ratusan triliun. Bahkan Presiden Jokowi pernah mengaku mengantongi data 11 ribu triliun uang yang disimpan di luar negeri. Namun klaim itu justru membuat rakyat marah dengan opsi-opsi penanggulangan wabah yang dibuat pemerintah.

Setelah pemerintah bersikukuh tidak bakal melakukan lockdown, Menkopolhukam Mahfud MD sempat melempar wacana karantina wilayah. Lalu Presiden Jokowi malah muncukan wacana darurat sipil. Padahal Corona ini masalah wabah, bukan pemberontakan atau perang. Bukankah darurat sipil adalah fase kedua dalam UU negara dalam keadaan bahaya?

Rekuim

Agaknya ada yang dianggap lebih berbahaya dari Corona, yaitu Rekuim (revolusi-kudeta-impeachment). Tiga hal yang menjadi momok penguasa di manapun. Terutama bagi penguasa yang merasa legitimasi dan dukungan dari rakyatnya lemah.

Revolusi bisa terjadi jika kekecewaan rakyat memuncak. Baik karena masalah politik, dan terutama masalah ekonomi. Bertambah dengan ancaman wabah yang mematikan, salah langkah yang menimbulkan kematian rakyat bisa memicu perubahan radikal.

Kudeta bisa terjadi jika kelompok politik tertentu, baik sipil ataupun militer, merasa penguasa harus diganti secara paksa. Baik dengan alasan yang logis maupun sekedar mengambil peluang untuk menyingkirkan penguasa lama. Syaratnya adalah ada pemimpin yang berani dan kekuatan yang memadai untuk mengambil alih kekuasaan.

Sementara impeachment (pemakzulan), atau pemakzulan konstitusional, adalah pelengseran penguasa melalui prosedur hukum dan konstitusi. Hal ini sangat sulit dilakukan, tengoklah gagalnya impeachment terhadap Presiden Donald Trump di Amerika dua bulan lalu. Namun sejarah juga mencatat bahwa presiden Richard Nixon di Amerika dan Abdurrahman Wahid di Indonesia terguling akibat proses pemakzulan.

Sebenarnya yang menjadi masalah utama polemik menghadapi Corona sederhana. Yaitu persepsi kepercayaan. Rakyat butuh diyakinkan bahwa pemerintah sayang nyawa mereka. dengan kebijakan dan tindakan yang nyata. Bukan dengan menutupi fakta dan mengerahkan influencer untuk membingungkan opini publik.

Jika kepercayaan rakyat bisa diraih dengan bijak, bukan dengan mengancam dan memaksa, maka nyanyian kematian kekuasaan berupa Rekuim bisa dihindari. Sekali lagi, kuncinya rakyat diyakinkan bahwa nyawa dan kebutuhan dasar mereka dilindungi oleh kebijakan pemerintah.

Rakyat Dikorbankan

Di tengah aneka kemungkinan opsi yang berubah-ubah diwacanakan pemerintah, ada dua metode melihatnya. Pertama dengan kritis sebagaimana pandangan sebagian kelompok oposisi. Namun banyak juga yang melihat dengan patuh dan pasrah apapun yang diambil pemerintah.

Mungkin mereka berpikir, mana ada penguasa yang tega mengorbankan rakyatnya demi kekuasaan di zaman modern seperti sekarang?

Padahal, jawabannya ada, dan belum lama berselang. Tidak terjadi di sebuah kerajaan, melainkan di sebuah republik. Tahun 1965, ketika Indonesia baru diguncang makar Gerakan 30 September PKI, di Republik Rakyat Cina terjadi Revolusi Kebudayaan yang mengerikan.

Revolusi Kebudayaan, secara adalah gerakan sosiopolitik di RRC dari tahun 1966 hingga 1976. Diluncurkan oleh Mao Zedong, Ketua Partai Komunis Cina (PKC). Tujuannya “melindungi Komunisme Cina dengan membersihkan sisa-sisa elemen kapitalis dan tradisional dari masyarakat,” dan untuk memaksakan Pemikiran Mao Zedong sebagai ideologi dominan dalam PKC.

Revolusi itu menandai kembalinya Mao ke posisi sentral kekuasaan di Cina. Sebelumnya pemimpin partai dianggap kurang radikal dalam memulihkan konsidi dari kegagalan program ‘Lompatan Besar ke Depan’. Blunder kebijakan yang menyebabkan sekitar 36 juta kematian akibat kelaparan besar lima tahun sebelumnya. Ironisnya, itu program Mao sendiri.

Revolusi Kebudayaan menghancurkan ekonomi Cina. Puluhan juta orang dianiaya, dengan perkiraan korban jiwa berkisar dari ratusan ribu hingga 20 juta. Pada tahun 1981, Partai Komunis Cina menyatakan bahwa Revolusi Kebudayaan “bertanggung jawab atas kemunduran paling parah dan kerugian terberat yang diderita oleh partai, negara, dan rakyat sejak pendirian RRC.”

Mengingat sangat dekatnya para politisi Indonesia hari ini dengan Cina, terutama dalam kerjasama ekonomi, tak berlebihan jika ada yang khawatir gaya Cina yang diwarisi dari Mao bisa ditiru di sini. Blunder kebijakan yang mengorbankan rakyat diiringi represi yang membantai oposisi.

Nego ala Demokrasi

Kembali pada kebijakan pemerintah menghadapi Corona, yang terkesan meloncat maju mundur, langkah seperti apa yang akhirnya ditempuh pemerintah?

Demokrasi adalah politik pasar. Kemungkinan sedang terjadi tawar-menawar opsi antara pemerintah dan oposisi. Oposisi minta lockdown, langkah drastis yang akan memebebani pemerintah yang sedang bokek. Lalu pemerintah menggertak dengan mengancam penerapan darurat sipil yang bisa membungkam politik oposisi, terutama melalui media.

Setelah tawar-menawar alot ini, langkah yang diambil adalah kompromi keduanya. Bagaimana pemerintah menenangkan oposisi bahwa mereka bekerja mencegah wabah semakin meluas. Tetapi pemerintah tidak dipusingkan dengan beban menanggung kebutuhan seluruh rakyat yang dikarantina selama kebijakan itu berlangsung.

Jokowi menyatakannya sebagai darurat kesehatan dengan Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB). Seperti apa pelaksanaannya? Daerah dilarang mengambil langkah sendiri tanpa koordinasi pemerintah pusat. Logistik akan dipenuhi dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako. Lalu diharapkan wabah mereda dan situasi kembali normal. Di bawah bayang-bayang ancaman darurat sipil jika eskalasi situasinya meningkat.

Kebijakan itu agaknya mengasumsikan bahwa badai Corona pasti segera berlalu. Dukungannya secara ilmiah sudah muncul, sejumlah akademisi UGM, almamater Presiden Jokowi, sudah merilis perkiraan bahwa Corona akan mereda pada akhir bulan Mei. Angka penderita tertinggi pada kisaran 6.174 orang.

Perkiraan ini jauh lebih rendah daripada yang dirilis Tim Ahli ITB yang menembus angka 8.000 penderita pada pertengahan April. Ini jelas menyenangkan pemerintah dan menguatkan upaya mereka menenangkan rakyat bahwa efek Corona tidak separah itu.

Syaratnya, “Tarawih dan mudik Lebaran ditiadakan, intervensi ketat pemerintah melalui karantina parsial dan penjarakan fisik yang ketat terus dilakukan sampai pandemi benar-benar berakhir di awal Juni 2020.” Demikian menurut Tim UGM yang digawangi Dedi Rosadi, Heribertus Joko Kristiadi dan Fidelis I Diponegoro.

Betulkah begitu? Kita lihat saja sambil berdoa dan berharap yang terbaik pada Allah yang Maha Kuasa. Dialah sebaik-baik pembuat makar dan sebaik-baik penentu hasil akhirnya. Wallahu a’lam bish shawab. []

Sumber: Ray Adi Basri, Pengamat Sosial Politik

Categories