Dewan Keamanan PBB Harus Segera direformasi

dk_pbb

Dewan Keamanan PBB Harus Segera direformasi

Mustanir.com – Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan sekarang sudah saatnya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa direformasi, agar mencerminkan distribusi kekuatan dunia yang sebenarnyadi abad ke-21 ini.

“Kita memerlukan metode baru dalam bekerja dalam memecahkan masalah,” kata Merkel berbicara di podium Majelis Umum PBB hari Sabtu (26/9/2015) di New York seperti dikutip Reuters.

Dewan Keamanan, lembaga PBB yang paling kuat, memiliki 15 anggota, lima di antaranya anggota permanen. DK-PBB memiliki wewenang untuk mengeluarkan resolusi berkekuatan hukum untuk menjatuhkan sanksi, serta mengerahkan kekuatan militer guna memastikan resolusinya benar-benar dijalankan.

Sepuluh anggota lainnya bersifat sementara, yang dipilih untuk masa dua tahun oleh Majelis Umum PBB.

Inggris, China, Prancis, Rusia dan Amerika Serikat, negara-negara yang bersekutu pada Perang Dunia II, merupakan anggota permanen yang memiliki hak veto tak terbantahkan.

Jerman, Jepang, India dan Brazil mengatakan dunia sekarang ini keadaannya sudah berbeda dengan keadaan tahun 1945, dan DK-PBB seharusnya merefleksikan perubahan itu. Jerman dan Jepang, yang merupakan negara kuat secara finansial di tingkat global dan menyumbang banyak untuk PBB –sementara Prancis dan Amerika Serikat hutangnya ke PBB mencapai ratusan juta dolar– berpendapat negaranya pantas menjadi anggota tetap DK-PBB.

“Situasi sekarang ini tidak hanya kami berempat melainkan banyak lainnya yang tidak setuju dengan struktur dan cara kerja Dewan Keamanan,” kata Merkel di depan para pemimpin negara anggota PBB. “Kami ingin mengajak negara lain untuk mewujudkan struktur kerja moderen bagi Dewan Keamanan yang cocok di abad ke-21 ini.”

Banyak negara anggota PBB yang secara rutin selama berpuluh tahun menyerukan agar DK-PBB direformasi, tetapi hingga kini belum berhasil. Mereka ingin jumlah anggota permanen dan sementara DK-PBB ditambah.

Dengan hak veto kelima negara anggota permanen DK-PBB dapat membatalkan kebijakan yang tidak disukainya.

Inggris dan Prancis sudah menyatakan akan mendukung reformasi DK-PBB. Sementara Amerika Serikat masih setengah hati mendukungnya. Sedangkan China dan Rusia menentangnya. (hidayatullah/adj)

Categories