Hanya Khalifah yang Berwenang untuk Mengadopsi Hukum

Hanya Khalifah yang Berwenang untuk Mengadopsi Hukum

Tentang kewajiban mengangkat seorang khalifah (imam) untuk menerapkan syariah-Nya, syeikh Muhammad Abu Zahrah menegaskan, “Seluruh Ahlushunnah, Murjiah dan Khawarij sepakat akan kewajiban adanya Imamah (Khilafah). Umat juga wajib taat kepada Imam yang adil, yang menegakkan hukum Allah atas mereka dan mengurus urusan mereka dengan hukum-hukum syariah yang dengan itulah Rasulullah saw. diutus; kecuali (firqah) an-Najdat dari Khawarij…”

Dengan demikian, kewajiban mengangkat khalifah/imam untuk menerapakan hukum Allah, dan melakukan ri’âyah berdasarkan hukum-Nya merupakan “amr[un] muttafaq” bagi seluruh umat Islam.

Rasulullah saw. bersabda:

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِىٌّ خَلَفَهُ نَبِىٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِىَّ بَعْدِى وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ

Bani Israel diurus urusannya oleh para nabi. Ketika seorang nabi meninggal maka akan nabi lain menggantikannya. Namun, tidak ada nabi setelahku, dan akan banyak para khalifah yang jumlahnya menjadi banyak. (HR Muslim).

Terkait dengan hadis ini Imam al-Hafidz an-Nawawi menjelaskan, “Maksudnya, para khalifah itu mengatur urusan mereka seperti lazimnya para pemimpin dan para wali terhadap rakyatnya. Adapun maksud politik itu adalah melaksanakan sesuatu berdasarkan hal-hal yang menunaikan kemaslahatnya.”

Penjelasan singkat Imam an-Nawawi terhadap hadis diatas mendiskripsikan pada kita apa peran Khalifah terhadap rakyatnya.

Tentang definisi Khilafah, Syaikh Abdul Majid al-Khalidi mendefinisikannya dengan, “Kepemimpinan umum untuk seluruh kaum Muslim di dunia, untuk menegakkan hukum syariah Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia.”

Sekali lagi, latar belakang tabanni adalah karena perbedaan pendapat untuk satu masalah. Jelas, urgen untuk pelaksanaan hukum syariah pada masalah ini didasarkan pada tabanni atas satu pendapat tertentu. Sebab, hukum syariah yang didefinisikan dengan “seruan Pembuat syariah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba itu” datang di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Di dalam al-Quran dan as-Sunnah banyak sekali hal-hal yang mengandung banyak interpretasi, baik berdasarkan bahasa Arab maupun syariah.

Karena itu, alami dan bahkan suatu keniscayaan jika ada perbedaan dalam memahami nash-nash yang ada. Bahkan ikhtilaf dalam pemahaman tersebut sampai pada terjadinya variasi pemahaman dan perbedaan atas makna yang dimaksud. Karena itu, perbedaan atas satu masalah mengharuskan seorang Muslim untuk mengambil satu pendapat saja dari berbagai pendapat yang berbeda tadi. Semuanya memang merupakan hukum Allah. Namun, hukum atas satu masalah bagi seorang Muslim hanya satu, tidak lebih. Alhasil, satu hukum tertentu saja yang diambil. Berdasarkan initabanni atas satu hukum syariah tertentu adalah lazim dan merupakan keniscayaan bagi seorang seorang Muslim dalam melaksanakan suatu aktivitas.

Terkait dengan Khalifah, tabanni atas suatu hukum merupakan hal yang sangat urgen untuk melakukanri’âyah asy-syu’ûn terhadap masyarakat. Dalil kebolehan Khalifah melakukan tabanni adalan Ijmak Sahabat. Khalifah hendaknya melakukan tabanni atas hukum-hukum tertentu yang sifatnya umum berlaku bagi seluruh kaum Muslim baik terkait dengan urusan pemerintahan, kekuasaan, seperti zakat, pajak, hubungan luar negeri, serta tiap hal yang menyangkut keutuhan negara maupun keutuhan pemerintahan.

Untuk tabanni ini perlu diperhatikan. Apabila Khalifah tidak bisa melakukan ri’âyah asy-syu’ûn terhadap masyarakat berdasarkan hukum syariah kecuali dengan tabanni hukum tertentu untuk hal tersebut, maka tabanni dalam hal ini wajib bagi Khalifah berdasarkan kaidah syariah:

مَا لاَيَتِمُّ الوَاجِبُ اِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Selama suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan adanya suatu perkara maka perkara tersebut menjadi wajib pula.

Namun, apabila Khalifah mampu melakukan ri’âyah asy-syu’ûn tanpa harus men-tabanni hukum-hukum syariah tertentu maka tabanni dalam kondisi seperti hukumnya mubah. Sebab, pada dasarnya tabannihukumnya memang mubah (boleh), bukan wajib. Pasalnya, para Sahabat ra. telah berijmak bahwa Imam/Khalifah itu melakukan tabanni, dan mereka tidak berijmak bahwa Khalifah harus melalukantabanni. Berdasarkan ini tabanni bagi Khalifah tidak wajib kecuali jika aktivitas ri’âyah asy-syu’ûn tidak sempurna kecuali dengan tabanni.

Sekali lagi, Ijma Sahabat menegaskan bahwa wewenang tabanni itu hanya ada pada Khalifah. Berdasarkan Ijmak inilah lahir kaidah-kaidah yang masyhur seperti: “Perintah Imam menghilangkan perbedaaan” atau, “Perintah Imam/Khalifah wajib dilaksanakan”.

Ijmak Sahabat tersebut antara lain tentang keputusan memerangi orang murtad, juga sikap para Sahabat terhadap tanah-tanah dari negeri yang ditaklukkan dengan perang.

Itu yang terkait dengan tabanni Khalifah atas hukum-hukum yang berkaitan dengan aktivitas ri’âyah asy-syu’ûn. Untuk hal-hal yang lain seperti hukum ibadah, Khalifah tidak melakukan tabanni, kecuali zakat dan jihad. Selain itu, Khalifah juga melakukan tabanni untuk hal-hal yang urgen demi menjaga keutuhan negara. Khalifah tidak melakukan tabanni untuk suatu pemikiran yang terkait dengan akidah Islam.

WalLâhu al-Musta’ân wa Huwa Waliyy at-tawfîq.

SUMBER

Categories