Hukum Mengadopsi Konsep dan Istilah Asing

MUSTANIR.net – Di tengah maraknya ide moderasi beragama, kita mendapati banyak konsep asing yang diadopsi ide ini, baik dengan menggunakan istilah asli bahasa asing ataupun yang sudah mengalami penyesuaian bahasa. Konsep-konsep asing ini dikenalkan pada umat dan diopinikan agar umat tidak takut mengambilnya.

Dalam salah satu tulisan di situs Mubadalah (12-1-2024) dinyatakan, “Sampai hari ini, masih ada kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi keagamaan yang menolak apa saja yang berbau asing, seperti hermeneutika, gender, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut mereka, istilah-istilah semacam ini mengandung konsep atau pikiran asing. ‘Asing’ dalam hal ini lebih sering mereka konotasikan sebagai ‘Barat’ yang sekuler dan mereka anggap musuh kaum muslim.”

Dalam ide moderasi beragama, memang sikap moderat seorang muslim diukur dengan penerimaannya terhadap ide-ide Barat, seperti demokrasi, HAM, gender, dan sebagainya. Hal ini sebagaimana diungkap Prof. Dr. Hamid Fahmy Zarkasy saat mengisahkan pengalaman dialognya dengan Angel Rabasa, analis Kebijakan Senior di RAND Corporation.

RAND Corporation adalah NGO yang memberi saran dan masukan ke Security Council AS mengenai strategi menumpas fundamentalisme Islam. Ketika ditanya soal definisi moderat, Rabasa menjawab bahwa moderat artinya orang yang mau menerima pluralisme, feminisme, kesetaraan gender, demokrasi, kemudian humanisme, dan sebagainya.

Dengan demikian, memang umat Islam diarahkan untuk melepaskan diri dari keterikatannya dari konsep-konsep Islam yang telah Allah tetapkan, kemudian berpaling pada konsep-konsep Barat sebagaimana AS tetapkan. Namun, apakah semua konsep Barat bisa diterima oleh umat Islam? Inilah kaidah yang penting untuk umat pahami, mana konsep yang boleh atau tidak boleh diambil.

Akidah sebagai Standar

Dalam Islam, akidah adalah standar untuk menentukan suatu produk, baik produk pemikiran (hadharah atau peradaban) atau bentuk fisik materi (madaniyah), bisa diambil. Dalam kitab Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam (2002), Muhammad Husain Abdullah menjelaskan bahwa hadharah merupakan kumpulan mafahim (pemahaman) tentang kehidupan yang realitasnya dapat dipahami dan berpengaruh pada tingkah laku seseorang.

Mafahim berbasis pada periwayatan (penelusuran berita/kabar), talaqqiy (pertemuan secara langsung), ataupun istinbat (penggalian/penarikan kesimpulan dari sumber). Hal yang termasuk hadharah antara lain sejarah, bahasa, fikih, filsafat, tafsir, tsaqafah, dan sebagainya.

Mafahim terikat nilai akidah (agama atau ideologi) tertentu. Konsekuensinya, jika mafahim tersebut bertentangan dengan akidah dan ideologi Islam, umat Islam tidak boleh mengadopsi, menggunakan, dan menerapkan mafahim beserta perbuatan-perbuatan yang lahir dari mafahim tersebut dalam kehidupan. Misalnya, kapitalisme, sekularisme, liberalisme, komunisme, feminisme, dan sejenisnya. Ini karena setiap pikiran dan perbuatan muslim terikat pada hukum syarak yang asasnya adalah akidah Islam.

Berbeda dengan madaniyah. Madaniyah merupakan bentuk-bentuk fisik yang bersifat materi dari segala sesuatu yang dapat diindra dan digunakan dalam aspek kehidupan. Madaniyah yang berbasis pada metode ilmiah (eksperimen) dan bebas nilai pandangan hidup tertentu, seperti produk sains, teknologi, kedokteran, matematika, dan sebagainya, boleh untuk diadopsi umat Islam. Namun, jika madaniyah tersebut dipengaruhi oleh hadharah nonislami, seperti patung, salib, dan sejenisnya, umat Islam terlarang mengambilnya.

Kontradiksi Hadharah Islam dan Barat

Peradaban Barat dibangun atas asas pemisahan agama dari kehidupan, menjadikan agama tidak memiliki pengaruh dalam kehidupan. Asas ini secara alamiah akan menjadikan agama hanya dalam ruang privat, yakni sebatas mengatur ibadah ritual. Tidak ada kewenangan agama untuk mengatur ruang publik (ekonomi, politik, hukum, pergaulan, dan lainnya).

Dengan ‘kosongnya’ agama dalam kehidupan, pada peradaban ini hanya ditemukan nilai materi dan manfaat. Manfaat dan materi itu lantas menjadi standar perbuatan, tegaknya aturan dan kebahagiaan.

Berkebalikan dengan hadharah Islam. Asas hadharah Islam adalah iman kepada Allah sebagai al-Khaliq (Maha Pencipta) dan al-Mudabbir (Maha Pengatur) kehidupan. Iman kepada Rasulullah Muhammad ﷺ yang membawa syariat Islam yang syamil (menyeluruh) dan kamil (sempurna). Standar pikiran dan perbuatan muslim berjalan sesuai dengan perintah dan larangan Allah.

“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.” (QS al-Baqarah: 208)

Dengan demikian, tidak layak kaum muslim mengikuti dan mengadopsi hadharah Barat. Apalagi Allah Taal sudah memperingatkan, “Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu (Muhammad) sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, ‘Sesungguhnya, petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya).’ Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu (kebenaran) sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah.” (QS al-Baqarah: 120)

Kaidah Pengadopsian Istilah Asing

Dalam kitab Mafahim Islamiyyah (2003), Muhammad Husain Abdullah menjelaskan kaidah dalam mengambil atau menolak istilah asing dari luar Islam. Beliau menyatakan bahwa istilah-istilah asing memiliki makna dan realitas yang ditunjukkan dari pembuat istilah tersebut. Oleh karenanya, kita harus memakainya sesuai makna asli yang dikehendaki pembuatnya. Kita tidak boleh mencampuradukkan makna asli suatu istilah dengan makna lainnya karena akan melahirkan kerancuan dalam pemahaman.

Contohnya, ketika kita bicara demokrasi, makna aslinya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Konsep ini tidak boleh dipakai untuk sistem pemerintahan dalam Islam karena hukum dalam Islam adalah milik Allah dan ditetapkan Allah, bukan rakyat.

Namun, jika suatu istilah asing memiliki makna yang diakui oleh Islam, istilah tersebut boleh diambil. Misalnya, UUD atau dustur. Istilah UUD ini bermakna undang-undang umum yang menjelaskan bentuk negara, sistem pemerintahan, wewenang penguasa, yang semua itu ada dalam Islam. Oleh karenanya, kita boleh mengatakan UUD Islam bagi kumpulan pasal-pasal yang digali dari al-Qur’an dan Sunah.

Bukan Takut pada Barat, tetapi untuk Taat Allah

Berdasarkan penjelasan tentang konsep hadharah Islam dan hadharah Barat, jelas bahwa kaum muslim tidak mengambil konsep dan istilah Barat bukan karena takut, melainkan karena taat pada Allah. Konsep dan istilah Barat yang dicontohkan, seperti HAM, kesetaraan gender, dan hermeneutika, adalah konsep dan istilah yang bertentangan dengan hadharah Islam. Alhasil, umat Islam tidak boleh mengadopsinya sebagai istilah dalam Islam.

Sekalipun Islam mengakui hak untuk hidup, hak kepemilikan, hak beragama, dan hak-hak lainnya, tetapi konsep hak dalam Islam berbeda dengan HAM. Semua hak dalam Islam tunduk pada syariat Allah, bukan disandarkan pada hasil kesepakatan manusia sebagaimana HAM.

Sebagai contoh, dalam Islam, manusia punya hak hidup, tetapi hak ini bisa diambil sesuai ketentuan syarak, misalnya pelaku pembunuhan akan dijatuhi hukuman kisas, yaitu dibalas bunuh. Begitu pun orang yang murtad dari Islam dan menolak kembali setelah didakwahi dalam batas waktu tertentu, atau pezina yang sudah menikah, Allah telah menetapkan hukuman mati.

Dalam hal kepemilikan, Islam membatasi kepemilikan individu pada apa yang dibutuhkannya sebagai individu. Namun, sesuatu yang dibutuhkan orang banyak, semisal mata air, sungai, laut, hutan dan sebagainya, atau menghasilkan kekayaan yang besar seperti tambang, tidak boleh diberikan kepada individu. Islam menjadikannya sebagai milik umum yang dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan ke umat sebagai pemiliknya. Ini berbeda dengan konsep HAM yang membebaskan individu memiliki seluruh SDA selama ia memiliki modal.

Sementara itu, dalam beragama, umat non muslim tidak dipaksa untuk masuk Islam. Mereka berhak memeluk agama yang diyakininya. Namun, bagi seorang muslim, tidak berlaku kebebasan untuk berpindah agama.

Dengan demikian konsep HAM Barat dan hak dalam Islam sungguh berbeda jauh. Kita tidak bisa mengadopsi istilah dan konsep HAM karena tidak sama dengan konsep hak dalam Islam. Begitu juga dalam kesetaraan gender. Islam tidak mengenal kesetaraan gender karena Islam tidak pernah mendiskriminasi perempuan. Islam justru menempatkan perempuan dalam tempat yang sesuai tabiatnya. Perbedaan hukum yang terjadi adalah akibat perbedaan tabiat laki-laki dan perempuan dan hal ini justru untuk menyempurnakan peran masing-masing dalam posisinya.

Sedangkan hermeneutika merupakan produk tafsir yang pada awalnya diterapkan untuk menafsirkan Bibel. Dalam perkembangannya, muncul upaya memaksakan hermeneutika untuk diterapkan dalam menafsirkan teks-teks lain, termasuk al-Qur’an. Hal ini tentu tidak bisa diterima karena Bibel ditulis oleh para penulisnya berpuluh tahun setelah kematian Yesus (Nabi Isa alayhis salām, ed.) sehingga tidak sedikit teks-teksnya bertentangan antara satu dan yang lain yang membutuhkan kontekstualisasi makna yang mengompromikan perbedaan tersebut.

Hal ini berbeda dengan al-Qur’an. Al-Qur’an adalah firman Allah, diriwayatkan secara mutawatir dari para sahabat sehingga terjaga dari kesalahan, baik penulisan maupun pelafalan. Penafsiran al-Qur’an hanya bisa dilakukan oleh para ulama yang memenuhi syarat sebagai mufasir, seperti menguasai bahasa Arab, menguasai ilmu-ilmu al-Qur’an, dan menguasai hadis-hadis yang menjadi penjelas al-Qur’an. Al-Qur’an tidak boleh ditafsirkan berdasarkan akal dan logika ataupun disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, sebagaimana hermeneutika.

Itu semua menjelaskan alasan kita tidak boleh mengadopsi konsep-konsep asing, terutama Barat. Dari pemikiran yang mendasarinya, konsep Barat berakar pada sekularisme, penolakan terhadap pengaturan agama di ruang publik. Sedangkan Islam mengajarkan kita untuk taat pada aturan Allah dan menerapkannya pada seluruh kehidupan, dalam skala privat maupun publik, individu maupun negara.

Khatimah

Upaya mengajak umat Islam untuk mengadopsi istilah-istilah dan konsep-konsep Barat, pada dasarnya adalah upaya menyesatkan umat, yaitu untuk menerima sekularisasi. Ini sejatinya merupakan agenda besar Barat untuk ‘menjinakkan’ umat Islam agar mereka bisa terus menghegemoni dan mengisap kekayaan alam umat tanpa perlawanan. Sudah selayaknya umat memahami hal ini dan kembali pada pemikiran Islam serta konsep-konsepnya sehingga bisa meraih kebangkitan sebagai umat terbaik. []

Sumber: Arini Retnaningsih

About Author

Categories