Isu 31 Juta DPT Siluman Membayangi Pemilu 2019

Ilustrasi. Foto: viva

MUSTANIR.COM, Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan meminta diizinkan mengakses data-data terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019, Senin (10/12).

Kubu Prabowo-Sandi juga meminta KPU melibatkan pihaknya dalam menganalisis data DPT Hasil Perbaikan (DPTHP). Sedianya, DPTHP itu akan ditetapkan lagi pada 16 Desember 2018 mendatang.

BPN minta dilibatkan untuk menghindari kesalahpahaman pandangan terkait DPTHP yang ditetapkan nantinya. Pasalnya, beberapa waktu lalu Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negri (Dirdukcapil Kemendagri) menyebut ada 31 juta pemilih yang belum masuk DPT.

Tim Prabowo penambahan daftar pemilih itu mengada-ada dan membuka kecurigaan pada daftar buatan alias DPT siluman.

Polemik terkait 31 juta penduduk yang memiliki hak pilih namun belum masuk DPT awalnya diungkapkan oleh Komisioner KPU RI, Viryan Azis dalam Peresmian Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) di Jakarta pada Jumat 5 Oktober lalu. Viryan kala itu menyampaikan hal ini berdasarkan laporan Dirdukcapil Kemendagri.

“Ada potensi 31 juta pemilih sudah melakukan perekaman KTP elektronik, tetapi belum ada di DPT,” kata Viryan.

KPU, kata Viryan, mengimbau masyarakat untuk mengecek keberadaan namanya di daftar pemilih yang telah ditempelkan pada setiap kantor kelurahan. Lalu melapor ke KPU jika namanya belum terdaftar sebagai pemilih.

Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali yang turut hadir dalam acara tersebut mengaku terkejut dengan angka tersebut. Karena berdasarkan data Dukcapil Kemendagri, Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) berjumlah 196 juta, sedangkan DPT hasil dari pencocokan dan penelitian (coklit) KPU berjumlah 185 juta.

Dengan demikian, seharusnya selisih antara data pemilih potensial versi Dukcapil dan DPT yang dikeluarkan KPU itu hanya berkisar di angka 11 juta.

“Saya agak terkejut dengan angka 31 juta hasil temuan Dukcapil yang belum masuk dalam DPT,” kata Zainuddin.

Polemik ini pun ditanggapi oleh pihak BPN dengan menyambangi kantor KPU di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 17 Oktober.

Saat itu Wakil Ketua BPN, Mustafa Kamal menyampaikan bahwa pihaknya menduga ada penyelundupan data kependudukan ke dalam DPT yang ditetapkan KPU.

Menurut Mustafa, seharusnya Kemendagri memberikan data tersebut sebelum KPU menetapkan DPT sehingga pemutakhiran data dapat dilakukan secara menyeluruh.

Untuk diketahui penetapan DPT telah dilakukan tiga kali, yakni Rabu 5 September, lalu DPTHP pada Minggu 16 September, dan Kamis 15 November.

“Kenapa Kemendagri seperti ‘menyelundupkan’ data belakangan. Besarnya 31 juta. Ini berujung kepada ketidakpastian hukum menurut saya,” Mustafa.

Mosi Tidak Percaya Kubu Prabowo

Mosi tidak percaya kembali digaungkan kubu Prabowo-Sandi kepada KPU terkait DPT dan polemik 31 juta pemilih yang tidak masuk DPT. Saat mengunjungi KPU dan Bawaslu, Senin (10/12), BPN yang diwakili para sekjen partai pengusung dan pendukung Prabowo-Sandi ini mempersoalkan lagi perihal 31 juta data pemilih yang belum masuk DPT.

Dalam pertemuan, mereka minta dilibatkan dalam proses analisis data pemilih, termasuk meminta KPU membuka semua nomor induk kependudukan (NIK). Harapannya agar tidak ada yang ditutupi dalam DPT sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.

“Duduk bersama untuk membuka mencermati data secara lengkap dan detil, serta mempunyai metode cara yang sama (dalam menganalisis) sehingga hasilnya pun sama,” ujar Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mewakili BPN.

Menanggapi hal ini, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah menyampaikan bahwa pihaknya sudah memberikan penjelasan sejak beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan data kependudukan yang ada di pihaknya terdapat data Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) sekitar 196 juta. Data DP4 ini diserahkan ke KPU satu kali pada 15 Desember 2017 atau jauh sebelum KPU menetapkan DPT pertama kali pada 5 September. Data DP4 diperlukan KPU untuk coklit DPT.

DPT yang sudah ditetapkan kemudian diberikan ke Dukcapil yang ditindaklanjuti dengan analisis melalui pencocokan berdasarkan data DP4 yang berjumlah 196 juta.

Zudan mengatakan, analisis itu dilakukan karena Kemendagri punya data base kepedudukan yang aktif, dimana setiap enam bulan diperbaharui.

Dari hasil pencocokan, hanya 160 juta dari 196 juta data DP4 yang masuk ke dalam DPT. Sementara 31 juta data lain berdasarkan DP4 tidak masuk dalam DPT padahal sudah melakukan perekaman e-KTP. Sedangkan 5 juta lagi memang belum merekam e-KTP.

Zudan menegaskan bahwa tidak ada upaya penyelundupan data. Ia juga mengatakan tidak ada penambahan jumlah penduduk dalam data DP4.

Zudan mengatakan lebih jauh bahwa pihaknya telah memberikan password kepada KPU sebagai pintu hak akses agar analisis data bisa dilakukan lebih akurat.

“Kami pastikan bahwa data 31 juta tersebut bisa diakses oleh KPU. Kemendagri sudah memberikan password kepada KPU sebagai pintu hak akses,” ujar Zudan saat dihubungi, Selasa (11/12).

“Undangan-Undang Adminduk menekankan tidak boleh memberikan data berdasarkan nama atau berdasarkan alamat, kecuali ada perintah yang didasari undang-undang, karena itu KPU bisa mengakses,” kata dia.

Sementara itu, komisioner KPU RI yang menangani soal DPT, Viryan Azis belum merespons saat dihubungi untuk mengkonfirmasi perihal perkembangan analisis terhadap 31 juta data pemilih yang belum masuk DPT. []
(cnnindonesia.com/11/12/18)

Categories