Kebijakan Ekonomi Pancasila dan Gotong Royong Sedang Presiden Siapkan

Kebijakan Ekonomi Pancasila dan Gotong Royong Sedang Presiden Siapkan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan kebijakan ekonomi Pancasila atau ekonomi gotong royong yang dalam waktu dekat akan disampaikan kepada rakyat.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi di hadapan ribuan kader PDI Perjuangan yang sedang merayakan hari ulang tahun (HUT) PDI Perjuangan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (10/1). “Yang kita siapkan adalah kebijakan ekonomi Pancasila, ekonomi gotong royong yang sebentar lagi disampaikan,” kata Presiden.

Dia menilai, kebijakan ekonomi tersebut perlu diambil dalam posisi seperti sekarang yang penuh dengan tantangan mulai dari pengangguran, kemiskinan, hingga kesenjangan/ketimpangan. “Intinya adalah ekonomi berkeadilan, ada pemerataan. Percuma pertumbuhan ekonomi tinggi dan tidak merata. Ini adalah sebuah hal yang percuma,” katanya.

Oleh sebab itu, kebijakan yang diambil pemerintahannya lebih terfokus kepada upaya membangun dari pinggiran, dari pulau terdepan, dan dari pedesaan. Menurut Presien, ekonomi Pancasila dan gotong royong harus dimulai agar tantangan khususnya kesenjangan di Tanah Air bisa dikurangi.

Presiden pun kemudian mengungkap keberhasilannya dalam upaya membangun daerah perbatasan, termasuk salah satunya di Entikong, Kalimantan Barat (Kalbar). “Seperti pembangunan di perbatasan Entikong, Kalimantan Barat, dua tahun lalu saat saya ke Entikong yang namanya gedung imigrasi, gedung karantina, bea cukai itu kayak kandang,” katanya.

Ia lalu memerintahkan Menteri PUPR untuk meruntuhkan seluruh gedung tersebut kemudian memberikan waktu dua tahun untuk membangun gedung pelayanan yang baru. “Ini bukan untuk kemewahan tapi ini adalah etalase terdepan negara kita yang menjadi martabat dan harga diri bangsa kita,” katanya.

Sebulan lalu gedung yang dimaksud telah diresmikan dan Presiden menjamin gedung yang baru lima kali lebih bagus dibandingkan milik negara tetangga di seberang perbatasan. Hal serupa juga dilakukan di daerah perbatasan yang lain yakni di Nusa Tenggara Timur (NTT) berikut pembangunan bandara-bandara di wilayah terluar seperti di Miangas dan Natuna.

Dalam kesempatan itu, hadir sejumlah tokoh dan pemimpin partai politik, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan wakil presiden Try Sutrisno, Oesman Sapta Odang, Romahurmuziy, Muhaimin Iskandar, Surya Paloh, Imron Priono, Zulkifli Hasan, dan Djan Faridz. HUT ke-44 PDI Perjuangan mengambil tema Rumah Kebangsaan untuk Indonesia Raya. (rol/adj)

Komentar Mustanir.com

Tentu saja kami sangat skeptis dengan apa yang dinamakan ekonomi pancasila atau gotong-royong. Kami tidak mempermasalahkan namanya. Yang kami permasalahkan adalah esensi dari ekonomi tersebut. Karena menurut kami, apapun namanya, kebijakan ekonomi yang akan diterapkan tidaklah jauh beda dengan ekonomi Liberal.

Ekonomi Liberal lah permasalahan utama ekonomi di negeri ini. Yakni ekonomi yang menganggap bahwa setiap orang punya kesempatan yang sama untuk menguasai Sumber Daya tanpa batas. Jelas ini adalah pemahaman yang bermasalah dan bahkan tidak sesuai dengan pandangan Islam.

Islam memiliki pandangan ekonomi yang khas dan mandiri yang mana telah terbukti membawa kesejahteraan bagi rakyat nya selama 14 abad, baik untuk rakyat yang muslim dan non-muslim. Seharusnya Presiden melirik sistem ekonomi Islam dan menjadikannya alternatif penolong ekonomi bagi negeri ini.

Categories