Kekuasaan dalam Demokrasi Bukan untuk Menyejahterakan Masyarakat

MUSTANIR.net – Akademisi Prof. Elisa Julianti, M.Si menilai, kekuasaan yang diperoleh dari sistem demokrasi bukan untuk menyejahterakan masyarakat.

“Dalam pelaksanaannya, proses demokrasi sering terpotong hanya ‘dari rakyat’. Sementara itu, prinsip ‘oleh’ dan ‘untuk rakyat’ sering terabaikan karena dimanipulasi oleh penguasa. Kekuasaan yang diperolehnya justru bukan untuk menyejahterakan masyarakat, bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan dijadikan jalan untuk menumpuk kesejahteraan pribadinya,” ungkapnya di acara FGD Intelektual dan Aktivis Muslimah Indonesia: ‘Tinggalkan Demokrasi, Perjuangkan Islam untuk Perubahan Hakiki’, yang diselenggarakan secara hibrida di Jakarta, Ahad (7 -7-2024).

Ia membeberkan, dalam faktanya demokrasi senantiasa diwarnai dengan berbagai indikasi dan dugaan megaproyek kecurangan, tetapi selalu dianggap sebagai sesuatu yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Demokrasi dianggap sebagai senjata pamungkas untuk memecahkan setiap persoalan. Segala hal yang baik, pastilah demokratis, sebaliknya hal yang buruk dianggap bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi,” imbuhnya.

Ia menambahkan, salah satu indikasi keburukan demokrasi adalah permasalahan dalam produk peraturan dan UU.

“Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa produk peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak hanya bermasalah dalam penerapan, tetapi juga korup dalam proses pembuatannya. Ia mengatakan, selama menjadi ketua MK, ratusan UU pernah ia batalkan lantaran terindikasi korup dan titipan kepentingan cukong,” ucapnya mengutip pernyataan Mahfud MD.

Peran Korporasi

Ia juga memaparkan fakta penerapan demokrasi di Amerika Serikat (AS). “Kemenangan para presiden AS ditentukan oleh seberapa besar dana kampanye yang berhasil mereka kumpulkan. Dana ini berasal dari korporasi besar yang mengusung lobi-lobi politik dan ekonomi. Of the 1%, by the 1%, for the 1%,” ulasnya.

Hal serupa menurutnya juga terjadi di Indonesia. “Indonesia sebagai salah satu negara pengimpor demokrasi liberal, korporasi-korporasi besar berlomba mencengkeramkan kukunya tidak hanya atas pemerintahan yang sedang berkuasa, tetapi juga melakukan investasi atas orang yang diperkirakan memiliki peluang untuk menjadi pemimpin dengan tujuan agar mereka bisa memanen pengaruh politik dan ekonomi demi kepentingan sempit bisnis mereka,” ucapnya.

Dengan fakta itu, ia menerangkan, pada akhirnya pemimpin yang dipilih rakyat harus tunduk kepada kekuatan korporasi yang melakukan lobi-lobi politik dan ekonomi.

Dalam penilaian Elisa, AS sebagai negara kapitalis utama di dunia berupaya untuk mendominasi dunia melalui berbagai cara.

“Sejak berakhirnya PD II, Amerika Serikat berupaya keras menggulingkan lebih dari 50 pemerintahan luar negeri yang kebanyakan dipilih secara demokratis. Secara kotor, Amerika juga ikut campur tangan dalam pemilu di lebih dari 30 negara, serta mencoba membunuh lebih dari 50 orang pemimpin negara asing, mengebom orang-orang di lebih dari 30 negara, mencoba menekan gerakan rakyat di 20 negara,” urainya.

Ironi Demokrasi

Berikutnya, ia memaparkan tentang ironi demokrasi di berbagai negara yang katanya dari rakyat, oleh, dan untuk rakyat.

“FIS (Front Islamic Salvation) di Aljazair pada putaran pertama pemilu mereka berhasil mengantongi 80% suara. Namun, kemenangan mereka tidak diakui dan diberangus oleh militer Aljazair,” bebernya.

Kasus Partai Refah di Turki, lanjutnya, memenangkan Pemilu 1997, tetapi setelah itu dikudeta oleh militer Turki, demikian juga kasus Hamas di Palestina.

“Data survei terbaru menunjukkan 50% warga Amerika mengatakan bahwa demokrasi mereka ‘lemah’, dan 68% khawatir demokrasi mereka akan makin lemah. Sekitar setengah dari mereka setuju bahwa Amerika berada dalam bahaya nyata untuk menjadi negara yang tidak demokratis dan [menjadi] otoriter,” tambahnya.

Masih berdasarkan data survei, ia membeberkan, sekitar 70% warga Amerika berkata, “Sistem politik kita sepertinya hanya menguntungkan orang dalam yang memiliki uang dan kekuasaan.”

“Ketidakpuasan terhadap demokrasi telah meningkat di seluruh dunia, dengan hanya 45% masyarakat yang melaporkan bahwa mereka puas dengan cara kerja demokrasi di negara mereka,” terangnya.

Terakhir Elisa menegaskan bahwa demokrasi adalah satu-satunya cara untuk memastikan kelangsungan hidup kapitalisme. Oleh karena itu, ucapnya, kapitalisme Amerika memainkan peran penting dalam gerakan ‘Selamatkan Demokrasi’. []

Sumber: M News

About Author

Categories