Masalah Mendasar Palestina adalah Lemahnya Kerangka Berpikir Umat
MUSTANIR.net – Aktivis dakwah Dr. Ashraf Abu Ataya menegaskan bahwa masalah mendasar dalam menangani isu Palestina bukan terletak pada kurangnya alat atau lemahnya sarana, tetapi terletak pada lemahnya kerangka berpikir yang membentuk pemikiran politik umat Islam selama satu abad terakhir. ”Kerangka berpikir itu adalah patriotisme (al-wathaniyyah) sebagaimana arahan penjajah yang dipaksakan oleh kekuatan kolonial,” jelasnya kepada Kantor Berita ideologis internasional pada Rabu (17-12-2025).
Menurutnya, patriotisme adalah rancangan penjajah yang sejak awal dirancang agar umat tunduk pada penjajah di bawah sekat-sekat nasionalisme untuk mereduksi perjuangan umat yang hakiki.
”Patriotisme pada hakikatnya adalah wacana yang kosong dari filosofi dan strategi. Patriotisme tidak menawarkan jawaban atas masalah ekonomi, politik, agama, atau masyarakat. Nasionalisme dan patriotisme dengan fleksibilitasnya yang tidak terkendali, mengakomodasi nilai sekuler dan religius, demokratis dan otoriter, liberal dan sosialis, tanpa memberikan visi yang mendefinisikan tujuan politik atau tempat perjuangan Palestina dalam struktur kesadaran publik umat,” kritiknya.
Isu Palestina Direduksi
Kekosongan pemikiran inilah, kata Ashraf, yang memungkinkan isu Palestina direduksi menjadi masalah administratif yang dapat dinegosiasikan yang diputuskan oleh kekuatan internasional, bukan pada isu fundamental dan peradaban yang terhubung dengan esensi dan makna keberadaan kesatuan umat.
”Lebih buruk lagi, patriotisme tidak hanya gagal menghasilkan visi untuk pembebasan Palestina. Ia secara aktif berkontribusi pada pelemahan perjuangan. Patriotisme mendefinisikan Palestina menurut kerangka batas-batas nasionalisme, bukan kerangka ideologi Islam,” imbuhnya.
Menurutnya, nasionalisme mereduksi arena kepentingan peradaban menjadi perjuangan suatu bangsa yang nasionalistik, yang menunggu pengakuan dari tatanan internasional. ”Padahal, tatanan internasional ini sendiri merupakan produk hegemoni kolonial sehingga patriotisme dirancang untuk membelenggu, bukan membebaskan,” ulasnya.
Ia menilai, wacana patriotisme—yaitu menjadikan realita sebagai patokan dan legitimasi internasional menjadi batas aspirasi—menggantikan masalah mendasar Palestina, yaitu bagian dari kesatuan umat. ”Pertanyaan tentang bentuk solusi yang dapat diterima secara internasional, mengabaikan pertanyaan tentang siapa yang membentuk kesatuan umat dan lebih memilih pertanyaan tentang siapa yang membentuk pemerintah. Ini berarti meninggalkan pertanyaan apa yang wajib dan lebih memilih pertanyaan apa yang mungkin. Dengan demikian kesadaran akidah dan misi yang diemban akidah diganti menjadi kesadaran pragmatis,” bebernya.
Oleh karena itu, ia berkesimpulan, pemikiran patriotisme tidak menghasilkan apa pun selain wacana emosional yang mengulang slogan yang sama selama beberapa dekade. ”Ini adalah ketergantungan pada kekuatan asing dan legitimasi internasional, ketergantungan bahwa seolah sejarah sudah ditetapkan, dan realitas adalah takdir yang tidak bisa diubah,” ucapnya.
Ia menandaskan, patriotisme mencegah kesadaran untuk memahami sifat sebenarnya dari konflik Palestina sebagai benturan peradaban, bukan hanya perselisihan tentang garis geografis.
Identitas Umat
Ashraf ingin membukakan kesadaran umat bahwa masalah Palestina hendaknya disikapi sebagai hal mendasar dari kesadaran, akidah, dan identitas umat yang satu. Kesadaran ini, ucapnya, akan mengembalikan tempat unik Palestina dalam ingatan keagamaan dan sejarah kesatuan umat, menolak reduksi masalah Palestina menjadi wilayah konflik.
”Ideologi Islam menempatkan konflik dalam konteks sebenarnya, yaitu konfrontasi antara proyek Islam yang mempersatukan dan beradab dengan proyek kolonialisme pemukim yang berupaya membongkar kesatuan umat dan merampas wilayahnya,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ulasnya, kerangka kerja Islam tidak mencari solusi yang memuaskan pihak lain. ”Sebaliknya, ia berupaya memulihkan peran dan efektivitas praktis sebagai satu kesatuan umat dan merumuskan proyek peradabannya,” jelasnya.
Dari perspektif ini, lanjutnya, pembebasan Palestina bukan hanya proses politik, tetapi proses kesadaran intelektual. Proyek pembebasan Palestina, terang Ashraf, tidak dapat muncul dari kerangka kerja intelektual yang dirancang untuk mengelola perpecahan.
Demikian pula, tuturnya, proyek peradaban tidak dapat muncul dari pola pikir yang memprioritaskan batas-batas patriotisme dan nasionalisme di atas ideologi, kompromi di atas kebenaran, dan pragmatisme di atas kewajiban syariat. ”Pemulihan Palestina bergantung pada pemulihan maknanya terlebih dahulu sebagaimana pembebasan tanah bergantung pada pembebasan kesadaran dari kerangka konseptual yang dipaksakan oleh kolonialisme,” tandasnya.
Ia mengingatkan, sejarah menegaskan bahwa pembebasan Palestina menjadi tugas seluruh umat Islam, bukan hanya satu negara. ”Penakluk pertama Al-Quds adalah Umar bin Khaththab ra. yang berasal dari Semenanjung Ara, dan para pembebasnya datang dari luar perbatasannya, baik secara geografis maupun nasional. Kemudian, Salahuddin al-Ayyubi, Qutuz, dan Baybars, diikuti oleh Kekhalifahan Utsmani yang melindunginya selama empat abad,” bebernya.
Ini saja, sambungnya, sudah merupakan bukti yang meyakinkan bahwa Palestina tidak akan dibebaskan hanya oleh upaya sebagian umat Islam, tetapi oleh kebangkitan seluruh umat Islam.
Dalam kerangka akidah, kata Ashraf, Palestina bukan hanya tanah air patriotik yang terdefinisi, tetapi simbol akidah, bagian integral dari identitas dan misi umat Islam, dan elemen fundamental dari kesadarannya.
”Dalam pengertian ini, Palestina adalah perjuangan umat Islam, bukan sekadar masalah suatu bangsa yang didefinisikan secara nasionalistik. Palestina adalah masalah akidah, bukan hanya masalah politik,” ujarnya.
Jadi, tandasnya, proyek apa pun yang beroperasi di luar kerangka kerja ini akan tetap terjebak dalam struktur kekalahan, terlepas dari organisasinya, panji-panji yang dikibarkannya, atau slogan-slogan yang diproklamirkannya. []
Sumber: M News
About Author
