Kontrak Freeport Diputus, Pendapatan Negara Bisa Kolaps?
Kontrak Freeport Diputus, Pendapatan Negara Bisa Kolaps?
Mustanir.com – Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia terkendala regulasi. Ia mengaku telah menanyakan kepada pebisnis tambang soal kesiapan mereka berinvestasi supaya produksi terus meningkat seandainya kontrak Freeport tidak diperpanjang.
“Mereka enggak mau kehilangan duit dong, tapi undang-undang di sini dilematis,” ucap Teten di kompleks Istana Presiden, Selasa, 20 Oktober 2015. Dia berujar, produksi Freeport akan turun jika tidak ada investasi baru. Turunnya produksi akan mengganggu pendapatan perusahaan Negeri Abang Sam itu.
Bisnis pertambangan emas Freeport mau turun sehingga pemerintah berkepentingan agar produksi terus bertambah. “Jika produksi enggak naik, APBN langsung kolaps karena investasinya gede banget,” tutur Teten. Pebisnis tak mungkin berinvestasi jika perpanjangan kontrak baru dua tahun disetujui sebelum kontrak usai.
Namun, kata Teten, dari segi undang-undang memang agak pelik. Undang-undang menyebutkan kontrak baru bisa dirundingkan dua tahun sebelum berakhir pada 2021. Hal ini dilematis karena undang-undang membatasi hal itu dengan batas perundingan baru dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir.
“Ada pembicaraan yang bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelum undang-undang jatuh. Tapi, sampai sekarang, belum ada perpanjangan,” ucapnya. Karena itu, Teten ingin permasalahan ini disiasati. Dia menuturkan Presiden Joko Widodo masih membicarakan lima hal terkait dengan kontrak PT Freeport Indonesia.
Kelima klausul yang masih dirundingkan adalah royalti, divestasi usaha, kandungan lokal, pembangunan industri, dan pembangunan Papua. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat memiliki misi dagang dan investasi. Namun dia mengaku tak tahu kunjungan Jokowi juga membahas perpanjangan Freeport. (tempo/adj)
Komentar Mustanir.com
Tentu tidak akan berkurang, jika negara mampu mengakuisisi dan menasionalisasi freeport. Jelas, freeport akan menjadi sebuah sumber pendapatan negara yang menggiurkan. Tapi, problem selanjutnya adalah budaya korupsi BUMN yang mengerikan.
Jalan terbaik dari nasionalisasi freeport adalah juga dengan memberantas budaya korupsi di negeri ini, dengan mengenyahkan sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme yang merupakan sumber pangkal adanya budaya korupsi di Indonesia.
About Author
