Terlibat dalam Pemilu Curang Sama Saja Melegitimasi Kecurangan

MUSTANIR.net – Ada pesan penting yang disampaikan Zainal Arifin Mochtar dalam film Dirty Vote. Dia meminta siapa pun yang menonton film tersebut untuk melakukan ‘penghukuman’.

Namun, Zainal tidak merinci apa bentuk hukumannya, kepada siapa hukuman diberikan, dengan cara apa hukuman itu dilakukan. Satu hal pesan tegas disampaikan dalam film Dirty Vote: Pemilu 2024 kotor, penuh kecurangan, dalam berbagai proses dan tahapan, dilakukan oleh berbagai lembaga penyelenggara Pemilu hingga MK.

Dengan demikian kita perlu merinci sendiri, apa bentuk hukuman bagi Pemilu curang, kepada siapa hukuman diberikan karena Pemilu curang, dengan cara apa hukuman itu dilakukan terkait Pemilu curang.

Kalau kita rinci, analisis Pemilu curang itu melibatkan dua subjek utama.

• Pertama, pelaku kecurangan.

• Ke dua, yang menikmati kecurangan.

Dari sisi pelaku kecurangan, bisa diurut sebagai berikut: Presiden curang karena tidak netral, dan berpihak pada Gibran. MK curang karena membuat putusan 90 yang memuluskan pencalonan Gibran. KPU curang karena meloloskan pencalonan Gibran, meski belum mengubah PerKPU.

Lalu dari sisi yang menikmati kecurangan tentu saja Gibran. Gibran diuntungkan dengan tidak netralnya Presiden, bukan Anies atau Ganjar. Gibran diuntungkan putusan MK Nomor 90, bukan Anies atau Ganjar. Gibran diuntungkan dengan keputusan KPU yang meloloskan dirinya menjadi Cawapres, bukan Anies atau Ganjar.

Lalu sampai pada sikap, siapa yang harus dihukum? Apa bentuk hukumannya? Bagaimana caranya?

Mungkin saja kita akan mengajukan ide untuk menghukum Gibran, dengan tidak memilih Gibran, dan memilih Anies. Atau kita akan mengajukan ide untuk menghukum Gibran, dengan tidak memilih Gibran, dan memilih Ganjar. Caranya, dengan menggunakan hak suara kita di TPS pada tanggal 14 Februari 2024.

Namun, apakah penghukuman seperti itu yang dimaksud oleh Zainal Arifin Mochtar? Apakah, model penghukuman tersebut akan efektif?

Kita coba berpikir lebih mendalam. Kalau Presiden tidak netral, MK berani curang, KPU juga demikian. Ini menunjukkan proses Pemilu sudah sedemikian curang. Kalau prosesnya sudah curang, apa ada jaminan hasilnya tidak akan curang?

Kalau dalam penetapan calon saja KPU bisa curang. Apa tidak mungkin penetapan pemenang juga tidak akan curang?

Lagipula aneh ada desain curang hanya pada proses. Desain curang itu orientasinya hasil, yakni menang Pemilu. Jadi, bukan hanya pada proses, tapi juga hasil Pemilu berupa menang berdasarkan keputusan KPU dan menang hasil sengketa Pemilu melalui putusan MK nantinya.

Jangan naif hanya melihat kecurangan pada proses pemungutan suara. Curang yang lebih signifikan itu adalah dalam penghitungan suara dan penetapan pemenang berdasarkan penghitungan suara.

Itu artinya, mau menghukum tidak memilih Gibran, mau fokus memilih Anies atau Ganjar, jika desain Pemilu curang, semua tindakan ini tidak akan berefek sebagai penghukuman. Malahan terlibat dalam Pemilu curang hanya akan melegitimasi kecurangan.

Kelak, jika hasil Pemilu tak sesuai harapan lalu menuduh curang, orang akan mudah patahkan argumen ini. Orang akan katakan “Biasa lah, kalau kalah tuding pemenang curang.” Begitu kira-kira.

Jadi menurut penulis, hukuman paling efektif adalah tidak terlibat dalam Pemilu dan sejak awal menolak proses Pemilu curang termasuk hasilnya. Tindakan ini lebih efektif menjadi sarana ‘penghukuman’ ketimbang tetap nekat ikut Pemilu walau sudah tahu prosesnya curang.

Kelak yang tidak terlibat Pemilu lebih leluasa mengkritik hasil Pemilu yang prosesnya telah dimulai secara curang. Kelak yang tidak terlibat Pemilu tidak bisa dikatakan kalah lalu tuduh curang. Kelak yang tidak ikut Pemilu lebih punya integritas untuk mengontrol kekuasaan, bersuara lantang Pemilu curang, ketimbang yang terlibat Pemilu dan kalah lalu baru menyatakan Pemilu curang.

Kenapa Teriak “Curang” tapi Masih Ikut Pemilu?

Biasanya dalam sebuah kompetisi, jika diketahui kompetisi itu curang, para peserta yang punya integritas pasti meninggalkan kompetisi itu. Mereka tidak mau reputasinya hancur karena dianggap melegitimasi kompetisi yang di depan hidung mereka sendiri diberlakukan secara curang.

Mau menang, silakan saja menang sendiri. Tapi orang yang punya integritas dan harga diri, enggan terlibat dalam kompetisi yang mereka yakini curang. Mereka lebih berfokus ikut kompetisi lain, atau membangun usaha untuk menyelenggarakan kompetisi sendiri yang jujur di mana mereka berharap akan menang dengan kesatria dan terhormat.

Tapi mengapa dalam Pemilu 2024 ini yang sudah telanjang bulat kecurangannya dikuliti oleh film Dirty Vote, tapi masih saja diikuti kompetisinya? Kalau kompetisi ini diikuti oleh peserta yang diuntungkan oleh kecurangan masih wajar dan masuk akal. Tapi kenapa yang merasa jujur dan menolak Pemilu curang juga tetap larut dalam kompetisi?

Beberapa jawaban di bawah ini setidaknya dapat memberikan penjelasannya:

• Pertama, sistem demokrasi itu sendiri sistem curang. Karena kedaulatan rakyat itu tak ada, yang ada kedaulatan kapital (oligarki).

Demokrasi telah curang, menipu manusia dengan sihir kedaulatan rakyat. Seolah, rakyat berdaulat. Padahal, rakyat hanya dipinjam kedaulatannya via Pemilu, setelah itu ditinggalkan dalam pemerintahan.

Saat di pemerintahan, kedaulatan rakyat diganti dengan kedaulatan kapital. Yang berkuasa para pengusaha, bukan rakyat jelata.

• Ke dua, pada dasarnya semua peserta Pemilu dalam demokrasi curang, terlepas besar kecilnya kecurangan yang mereka lakukan. Mereka, hanya bertujuan untuk menang.

Kalau menang, walau melihat lawan curang, akan didiamkan. Asalkan menang, walau harus curang, pasti dilakukan. Sehingga wajar saja yang menyatakan Pemilu curang tetap terlibat dalam Pemilu, karena berharap masih bisa menang.

• Ke tiga, setelah benar-benar kalah, barulah kecurangan itu diperdagangkan. Bisa untuk menawar kekuasaan, bisa untuk meningkatkan tekanan, bisa juga untuk penawar bagi pendukung yang kecewa sudah mendukung habis-habisan tetapi tetap kalah.

Jadi, mau teriak “curang” jutaan kali, selama belum diputuskan siapa yang menang, dipastikan semua akan permisif dengan kecurangan. Begitu kalah, barulah kecurangan itu diperkarakan.

Jadi, kita semua cukup menjadi penonton yang baik saja. Saat ini partai dan politisi sebenarnya lebih sibuk dengan kepentingan mereka, bukan rakyat.

Yang nyaleg, mereka lebih fokus agar mereka lolos menjadi anggota DPR pusat maupun daerah. Mereka tak peduli ada Pemilu curang, asal mereka menang.

Yang nyapres juga demikian. Kalau punya keberanian, mereka baru melakukan perlawanan setelah kalah.  Bukan sekarang saat kecurangan telah dilakukan secara telanjang.

Mari duduk manis menunggu hasil Pemilu. Dan mari kita tonton para elite bertengkar. Kita rakyat di bawah yang rukun dan damai saja ya. []

Sumber: Ahmad Khozinudin

About Author

Categories