Pemerintah Harus Membuat Kebijakan Ekonomi Yang Tepat Untuk Meningkatkan Ekonomi

 pemerintah

Pemerintah Harus Membuat Kebijakan Ekonomi Yang Tepat Untuk Meningkatkan Ekonomi

Mustanir.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Agung Suryamal Soetisno menilai saat ini Indonesia sedang diuji dengan permasalahan ekonomi yang berdampak pada industri dan perdagangan. Beberapa permasalahan ekonomi yang Agung soroti ialah nilai tukar dolar yang tinggi serta penyerapan anggaran yang belum optimal.

“Masalah ekonomi ini bukan hanya karena pelemahan ekonomi tetapi juga karena penyerapan APBN yang belum optimal,” tutur Agung, Selasa (11/8).

Baca Juga: Lemahnya Ekonomi Indonesia Sangat Mengkhawatirkan

Pada 2015 ini, Agung mengatakan total dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ialah sebesar Rp 1.980 triliun. Akan tetapi, sudah lebih dari satu semester, penyerapan anggaran yang dilakukan pemerintah saat ini baru sebesar Rp 896 triliun.

Agung menilai salah satu penyebab penyerapan anggaran nasional terbilang lamban dikarenakan para aparatur sipil negara khawatir untuk mempercepat proses pengadaan barang. Pasalnya, tak jarang dari para aparatur sipil yang khawatir dengan UU Tipikor yang mengintai.

Baca Juga: Janji Jokowi Tidak Tepat Ketika Akhirnya Ekonomi Indonesia Melemah

Karena kehawatiran tersebut, lanjut Agung, penyerapan anggaran yang seharusnya bisa lebih cepat menjadi kurang optimal. “Masalah berantas korupsi ini, kalau tidak diluruskan dapat berpotensi memberi akibat fatal. Jangan sampai kita menghemat karena (khawatir) tipikor, misalnya Rp 10 triliun, tapi dampaknya perekonomian nasional mandek,” terang Agung.

Baca Juga: Ekonomi Indonesia Melemah Kinerja Pasar Modal Anjlok

Oleh karena itu, Agung berharap pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat agar anggaran dapat terserap dengan cepat dan optimal. Selain itu, Agung juga menilai ada dua hal lain yang dapat mendorong perbaikan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kedua hal tersebut ialah langkah efektif yang dilakukan pemerintah atas kebijakan yang ada serta percepatan investasi.

Categories