“Penjajahan” Negara atas Rakyat Bukan Hanya Masalah Rezim, tetapi Sistemis
MUSTANIR.net – Salah satu poin sentral yang disuarakan dalam aksi mahasiswa baru-baru ini adalah desakan untuk menghentikan “penjajahan negara atas rakyat sendiri”.
Menyikapi hal tersebut, cendekiawan muslim Ustaz Ismail Yusanto menyampaikan, dari era Orde Baru hingga era reformasi saat ini, mahasiswa berharap merdeka dari Orde Baru dan ada perubahan. Namun, menurutnya kenyataannya tidak demikian karena pola penindasan tetap dirasakan meski pemimpin telah berganti.
“Persoalan ini bukan lagi sekadar masalah rezim yang berkuasa, tapi ini adalah masalah sistemis. Artinya, rezim menggunakan negara untuk melakukan penindasan terhadap rakyat. Ini menyangkut bagaimana relasi yang terbaik antara state (negara) dan society (masyarakat). Ketika negara begitu hegemonik dan dominatif sehingga rakyat tak punya ruang bernapas, di situlah dirasakan adanya penjajahan oleh negara terhadap rakyatnya sendiri,” ungkapnya dalam Focus to The Point: ‘Memahami Aksi Demo Mahasiswa’, Rabu (19-8-2026).
Ia menilai tuntutan mahasiswa tersebut berangkat dari fakta lapangan yang memprihatinkan. “Meski Indonesia telah merdeka selama puluhan tahun, rakyat justru dirasakan belum merdeka secara ekonomi, politik, maupun beragama. Beban pajak yang terus meningkat, baik dari sisi jumlah maupun objek pajak, sedangkan para pengusaha besar justru kerap mendapatkan pengampunan pajak atau tax amnesty. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam, seperti tambang, dinilai lebih banyak diserahkan kepada segelintir elite yang menyebabkan jurang pemisah antara kaya dan miskin makin lebar,” paparnya.
Solusi Syariat
UIY menegaskan bahwa kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran sulit dicapai di bawah sistem kapitalisme. Menurutnya, kapitalisme dirancang untuk kepentingan pemilik modal sehingga peraturan perundang-undangan—seperti UU Omnibus Law dan UU Minerba—kerap dirasakan tidak berpihak pada rakyat kecil.
“Konsep tata kelola pemerintahan Islam yang berfokus pada ri’ayah su’unil ummah atau mengurus kepentingan rakyat adalah solusi fundamental terkait masalah ini. Dalam pandangan Islam, negara hadir bukan untuk melakukan transaksi komersial dengan rakyatnya melalui pajak yang mencekik, melainkan untuk melayani kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Setidaknya ada dua pilar utama yang menurutnya bisa menjamin kesejahteraan rakyat. Pertama, sistem yang benar, aturan atau syariat yang datang dari Allah Swt. sehingga tidak bisa diubah-ubah sesuai kehendak atau kepentingan penguasa. Kedua, pemimpin yang amanah, yakni pemimpin yang menjalankan sistem tersebut dengan penuh tanggung jawab demi kemaslahatan umat.
“Tanpa perubahan sistemis menuju syariat, cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur akan tetap sulit untuk diwujudkan,” tuntasnya. []
Sumber: Ika Mawar
About Author
