Apakah BPJS Haram Hanya Karena Unsur Riba?

Apakah BPJS Haram Hanya Karena Unsur Riba?

Apakah haramnya BPJS karena ada unsur gharar, maisir, dan riba?

Mustanir.com – Haramnya BPJS menurut fatwa MUI dikarenakan BPJS sekarang faktanya adalah asuransi. Dan asuransi diharamkan sebagian ulama dengan alasan-alasan karena adanya unsur gharar(ketidakpastian, uncertainty), riba (bunga), dan maisir (judi/spekulasi).

Fatwa MUI itu menurut saya sudah tepat, karena alasan-alasan tersebut memang ada pada BPJS saat ini, misalnya BPJS ternyata menginvestasikan dana iuran pesertai BPJS dalam deposito dan obligasi konvensional yang berbunga (riba). Padahal riba jelas-jelas diharamkan dalam Islam. Selain itu, surplus dan defisit underwriting dalam BPJS ternyata dikelola dengan basis gharar dan pinjaman berbunga (riba). Ini juga haram.

Tapi menurut saya, alasan-alasan tersebut tidak lengkap. Perlu ditambahkan alasan lain untuk haramnya asuransi, yaitu akadnya yang memang tak sesuai syariah, bukan sekedar karena adanyagharar, riba, dan maisir. Mengapa akadnya tak sesuai syariah? Karena objek akad (ma’quud ‘alaihi) asuransi tidak dapat dikategorikan objek akad yang sah, yaitu barang atau jasa. Objek akad asuransi, adalah janji/komitmen (at ta’ahhud), yakni perusahaan asuransi berjanji akan membayar dana pertanggungan jika terjadi suatu peristiwa penyebab turunnya dana pertanggungan, seperti kematian, kecelakaan, kebakaran, dan sebagainya. Nah, janji seperti ini tidak dapat dikategorikan barang atau jasa, maka asuransi itu haram hukumnya.

Selain aspek objek akad itu, akad asuransi juga haram karena tak sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad pertanggungan/jaminan (al dhamaan) dalam Islam. Dalil mengenai ketentuan-ketentuan akad ini adalah hadits shahih dari Jabir bin Abdillah RA. Suatu saat Rasulullah SAW tidak bersedia mensholatkan satu jenazah yang masih punya utang dua dinar kepada orang lain. Lalu seorang sahabat bernama Abu Qatadah Al Anshari berkata,”Dua dinar itu menjadi kewajiban saya wahai Rasulullah.” Maka kemudian Rasulullah SAW bersedia mensholatkan jenazah itu. (HR Abu Dawud,Sunan Abi Dawud, no 3345, Bab Tasydiid Ad Dain).

Menurut Imam Taqiyuddin An Nabhani dalam kitabnya An Nizham Al Iqtishadi fil Islam hlm. 185, hadits tersebut menunjukkan ketentuan-ketentuan akad pertanggungan Islami, sbb ; terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu penanggung (dhamin), tertanggung (madhmun ‘anhu), dan penerima tanggungan (madhmun lahu), di mana terjadi penggabungan tanggungan (dhamm al dzimmah) pihak tertanggung menjadi tanggungan pihak penanggung, dan pihak penerima tanggungan tidak membayar apa-apa untuk mendapatkan dana pertanggungan.

Ketentuan-ketentuan itu jelas bertolak belakang dengan ketentuan asuransi. Karena dalam asuransi hanya ada dua pihak (bukan tiga pihak), yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung (dhamin), dan peserta asuransi sebagai penerima tanggungan (madhmun lahu). Tak ada pihak tertanggung (madhmun ‘anhu). Juga, dalam asuransi tak terjadi penggabungan tanggungan peserta asuransi dengan tanggungan perusahaan asuransi, karena peserta asuransi sebenarnya tidak sedang punya tanggungan apa-apa kepada pihak lain. Dan juga, dalam asuransi pihak penerima tanggungan (peserta asuransi) harus membayar premi (iuran) per bulan kepada penanggung (perusahaan asuransi). Kalau dalam Islam, penerima tanggungan tidak membayar apa-apa kepada pihak penanggung. Jadi, jelas sekali akad asuransi tidak sesuai dengan akad pertanggungan dalam Islam, sehingga haram hukumnya.

Dijawab Oleh K.H. Shiddiq Al Jawi

Categories