Bajak Laut, Pribumi Nusantara, dan Dekolonisasi
MUSTANIR.net – Bajak laut adalah salah satu ikon budaya pop yang paling bertahan. Dari bendera tengkorak hingga topi tiga sudut. Dari Jack Sparrow hingga Monkey D Luffy. Simbol bajak laut tetap hidup di banyak medium.
Tidak sedikit orang tua yang fanatik terhadap ikon ini. Bahkan kesukaannya diwariskan ke anak-anak. Lewat nobar Pirates of the Caribbean. Lewat lego bajak laut. Lewat poster, stiker, dan buku cerita. Pengikut mazhab One Piece bahkan lebih total dalam mewariskan fanatisme ini.
Namun di sinilah letak persoalan. Bajak laut sejatinya adalah perompak, pencuri, perusuh. Hidup tanpa hukum. Merampas hak orang lain. Mengacaukan jalur dagang. Merusak tatanan sosial. Secara moral, ini jelas problematis. Kenapa tokoh-tokoh seperti ini malah dielu-elukan?
Alasannya bukan soal tindakan, tapi latar belakang. Bajak laut muncul karena tersingkir dari sistem. Mereka menjarah karena tak diberi ruang. Mereka melawan karena ditekan. Mereka bukan pencuri karena serakah, tapi karena lapar. Bukan pengacau karena suka kerusuhan, tapi karena tak punya tempat. Inilah wajah lain bajak laut yang jarang dibicarakan.
Budaya populer menangkap lapisan ini dengan baik. Jack Sparrow bukan perompak brutal. Ia adalah pengacau bagi imperium Inggris dan Spanyol. Luffy dan krunya bukan sekadar pelaut bebas. Mereka adalah musuh Pemerintah Dunia yang korup. Narasi ini membuka ruang baru yang membikin citra bajak laut berubah.
Ketika para bajak laut yang dulu diposisikan sebagai penjahat kini tampil sebagai pahlawan rakyat jelata, maka yang sedang terjadi adalah proses pembalikan makna yang dalam. Bajak laut seolah menjadi representasi dari perlawanan terhadap sistem yang korup, munafik, dan menindas dari balik wajah hukum. Inilah bentuk dekolonisasi budaya yang cukup efektif.
Narasi dalam budaya populer ini bukan muncul begitu saja, melainkan berakar pada konstruksi sejarah yang panjang dan penuh kepentingan. Dalam artikel The Making of the “Malay Pirate” in Early Modern European Thought (2020) karya Stefan Eklöf Amirell, dijelaskan bagaimana bangsa Eropa menciptakan citra “bajak laut Melayu”.
Di awal abad ke-16 dan 17, orang Melayu digambarkan secara positif oleh para pengamat Eropa. Dalam catatan Tomé Pires, misalnya, tidak ada asosiasi antara orang Melayu dengan aktivitas perompakan. Bahkan François Valentijn, pejabat VOC yang menulis pada awal abad ke-18, menyebut orang Melayu sebagai “bangsa yang paling cerdas, bijak, dan sopan di seluruh Timur.”
Namun citra ini tidak bertahan lama. Seiring bergesernya posisi bangsa Eropa dari tamu dan mitra dagang menjadi kekuatan kolonial yang dominan, narasi tentang orang Melayu pun ikut berubah. Ketika bangsa Eropa mulai bersaing untuk menguasai jalur perdagangan dan wilayah, orang Melayu tidak lagi dilihat sebagai sekutu, melainkan sebagai ancaman.
Seperti dijelaskan Amirell, pada paruh kedua abad ke-18, citra orang Melayu mulai dipersempit dan dimaknai secara negatif. Mereka digambarkan sebagai bangsa yang pemalas, licik, dan memiliki kecenderungan alami terhadap kekerasan dan perompakan. Dalam konteks inilah label “bajak laut” mulai dilekatkan.
Perubahan persepsi ini bukan sekadar kesalahan tafsir. Ia adalah bagian dari strategi kekuasaan. Dengan memberi label bajak laut pada masyarakat pesisir Nusantara, kekuatan kolonial memiliki justifikasi moral untuk melancarkan ekspedisi militer. Desa pesisir diserang, warga dibantai, perempuan dan anak-anak ikut jadi korban. Semua atas nama “menertibkan bajak laut”.
Label itu tidak berdiri sendiri. Ia diperkuat oleh sains rasis. Johann Friedrich Blumenbach, ilmuwan Jerman abad ke-18, memasukkan orang Melayu sebagai salah satu “ras utama”. Tapi dengan cap negatif. Dikatakan berwatak kejam, malas, dan suka merompak. Di sinilah citra bajak laut bukan lagi tentang tindakan, tapi soal ras dan identitas.
Stigmatisasi ini mulai menguat sejak akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Pandangan tersebut kemudian ikut membentuk cara pandang orang Eropa terhadap Melayu. Pandangan itu bertahan lama dan terus direproduksi. Pandangan ini hidup dalam laporan-laporan administratif atau tulisan-tulisan ilmiah kolonial.
Tokoh-tokoh seperti François Valentijn dan John Crawfurd, misalnya, turut membentuk persepsi bahwa orang Melayu memiliki kecenderungan alami terhadap kekerasan dan perompakan. Dalam catatan mereka, konflik laut dan penolakan terhadap kekuasaan kolonial kerap dibingkai sebagai aksi kriminal, bukan perlawanan.
Dalam novel Max Havelaar karya Multatuli, hal ini juga disinggung. Multatuli mengecam bagaimana Belanda menyebut perlawanan pribumi sebagai aksi bajak laut (zeeroof). Sementara penindasan sistematis yang dilakukan penjajah dianggap sah. Penjajahan disembunyikan di balik kata “penertiban”.
Budaya populer dalam film Pirates of the Carribean dan One Piece tampaknya sedang membalik cara pandang itu. Bajak laut tidak lagi selalu digambarkan sebagai musuh. Maka ketika anak-anak mengidolakan Luffy atau Jack Sparrow, mungkin itu isyarat bawah sadar bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja. []
Sumber: Muhammadiyah
Referensi: Stefan Eklöf Amirell, “The Making of the “Malay Pirate” in Early Modern European Thought”, dalam Humanities 2020, 9, 91; doi:10.3390/h9030091.
About Author
