Setelah Sidang Setnov Integritas DPR Belepotan

sudirman-said-hadiri-sidang-mkd_20151202_152512

Setelah Sidang Setnov Integritas DPR Belepotan

Mustanir.com – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)Surahman Hidayat mengakui bahwa di tahun 2015 banyak sekali anggota DPR tersandung masalah etik. Maka dari itu, Surahman berharap agar anggota dewan sering introspeksi diri.

“Yang lalu kan integritasnya agak belepotan, tekankan 2016 integritasnya tidak terbelah. Ke depan semuanya harus ngaca, ada apa. Di wajahnya ada apa. Kalau ada yang kurang bagus ya harus diperbaiki,” kata Surahman di Kompleks Parlemen, Senayan,Jakarta, Rabu (30/12).

Menurut Politikus PKS ini, memang tahun 2015 penuh hiruk-pikuk. Dia menilai, di akhir tahun menjadi puncak kegaduhan. Hal tersebut berkaitan dengan pelanggaran etik mantan Ketua DPR Setya Novanto.

“Khususnya di akhir Desember sangat ramai, hiruk-pikuk. Hiruk-pikuknya bukan dengan hal menggembirakan, tapi kurang menggembirakan. Kita berada di sini mau bikin kegaduhan atau membuat suatu prestasi sesuai dengan tupoksi? Kegaduhan masa lalu tak bisa di cut off karena masih ada sisa-sisa,” ungkapnya.

Surahman berharap, tahun 2016 menjadi momentum perubahan. Dia ingin anggota DPR lebih memperhatikan masalah etika dalam bekerja.

“Jadikanlah tahun baru ini dengan wajah baru, semangat baru, komitmen baru, integritas yang utuh,” pungkasnya. (mdk/adj)

Komentar Mustanir.com

Moralitas, Kepatutan Umum, serta politik etis adalah hal-hal yang menjadi standar bagi para politisi Indonesia saat ini. Yang ternyata standar tersebut adalah standar yang abu-abu. Buktinya masih banyak politisi yang tidak patuh terhadap standar-standar tersebut. Korupsi adalah penyakit yang mendarah daging di kalangan para politisi dsb.

Kita perlu standar baru dalam menjalankan pemerintahan yang bersih. Bukan sekedar jargon atau nilai-nilai yang masih belum jelas. Bukankah Islam sudah lebih dari cukup untuk menjadi standar bagi setiap perilaku manusia? terlebih bagi para politisi muslim. Juga, cukuplah Islam menjadi standar dalam mengambil hukum, bukan demokrasi yang berdasar kepada kedaulatan rakyat.

Categories