Soal UN Bocor, Salah Siapa?
Soal UN Bocor di Internet, Mendikbud Surati Google
Menindaklanjuti kebocoran 30 paket soal Ujian Nasional (UN) 2015 yang tersebar via layanan berbagi dokumen Google Drive, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan dikabarkan telah mengirimkan surat kepada Google.
Di dalam bocoran surat bertajuk `Laporan penggunaan Google Drive untuk menyimpan dokumen rahasia Ujian Nasional` itu nampak pihak Kemendikbud meminta bantuan Google untuk memblokir seluruh akses ke laman Google Drive yang memuat konten bocoran soal UN 2015 tersebut.
“Dengan ini saya (Anies Baswedan) meminta pihak Google, Inc. mengambil segala macam tindakan untuk menghentikan akses kepada dokumen-dokumen tersebut. Kecepatan dalam merespon hal ini akan sangat kami hargai,” tulis Anies di dalam surat resmi yang ditujukan ke alamat kantor pusat Google di 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, Amerika Serikat.
Berikut penampakan surat yang dikirimkan Kemendikbud kepada Google:
Surat resmi kementerian yang dikirimkan kepada Google ini tertanggal 13 April 2015 kemarin. Atau dengan kata lain, bertepatan dengan ditemukannya indikasi kebocoran soal UN 2015.
Sebelumnya Anies sudah menjelaskan bahwa penemuan kebocoran soal UN ini berdasarkan laporan masyarakat yang diterima langsung Kemendikbud.
“Jadi saat Senin (13 April) siang itu, kita sedang melakukan kunjungan ke SLB (Sekolah Luar Biasa). Nah ada laporan masyarakat bahwa ada yang mengunggah booklet UN ke Google Drive. Kita sedang di luar posisinya, tapi tetap kita follow up. Total booklet yang kita cetak ada 11.730, dan yang bocor 30 booklet,” jelasnya.
Permasalahan kebocoran soal UN ini juga sudah dilaporkan Anies ke Bareskrim. Kabar terkini, Kabareskrim Komisaris Jenderal Pol Budi Waseso mengatakan bahwa saat ini anak buahnya sudah menggeledah beberapa lokasi yang diduga menjadi pusat kebocira soal UN. Namun ia masih bungkam soal lokasi penggeledahan yang dilakukan anak buahnya itu.
Selain itu, penyidik Cyber Crime Bareskrim juga ditugaskan melacak pengunggah soal UN ilegal itu di Google. (liputan6/adj)
Soal UN Bocor, Siswa SMA 3 Surati UGM agar Tak Pakai Nilai UN di SNMPTN
Soal Ujian Nasional diduga bocor melalui layanan berbagi Google-drive. Seorang siswa SMA Negeri 3 Yogyakarta Muhammad Tsaqif Wismadi lantas berinisiatif mengirim surat melalui e-mail ke Universitas Gadjah Mada (UGM).
“Sehubungan dengan hal itu, kami siswa SMA 3 yang tidak sengaja mendapatkan soal tersebut dengan cuma-cuma berasumsi bahwa pasti soal tersebut sudah beredar luas di Jogja dan sekitarnya dengan sangat gampang dan tanpa dikenakan biaya,” ujar dia lagi.
“Kami memohon kepada Universitas Gadjah Mada untuk tidak mempertimbangkan nilai UNAS sama sekali dalam seleksi SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) dengan maksud memperoleh keadilan untuk teman-teman kami yang memiliki integritas diri yang tinggi dan memilih tetap mengerjakan dengan jujur,” kata Wismadi.
Saat ditemui, Wismadi mengaku memang sengaja mengirim surat via e-mail ke UGM. “Kan link itu sudah tersebar ke mana-mana dan tidak kredibel lagi, kasihan teman-teman yang menjunjung tinggi integritas kejujuran,” ujar Wismadi saat ditemui di SMA 3 Yogyakarta, Rabu (15/4/2015).
Wismadi menuturkan, awalnya link bocoran soal itu dibagikan di grup angkatan sekolahnya. Seorang teman mengatakan, link itu hanya soal latihan UN. “Teman yang membuka, lalu saya suruhcapture depannya. Ternyata soal pertama kimia itu sama persis,” ucap dia.
Setelah tersebar, beberapa siswa SMA 3 pun segera melaporkan ke pihak sekolah. “Saya enggak membuka. Saya yakin dengan diri sendiri dan menjunjung tinggi integritas. Reaksi teman-teman ya berbagai macam, ada yang kecewa juga,” kata dia. (kompas/adj)
Terima Pesan Soal UN Bocor dari Siswa SMA, Ini Tanggapan UGM
Pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan bahwa nilai ujian nasional (UN) bukanlah penentu hasil Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Pernyataan UGM ini menanggapi masuknya surat yang meminta agar tidak memperhitungkan hasil dari ujian nasional (UN) sebagai penentu SNMPTN karena ada indikasi kebocoran soal(baca selengkapnya: Soal UN Bocor, Siswa SMA 3 Surati UGM agar Tak Pakai Nilai UN di SNMPTN).
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UGM, Iwan Dwiprahasto, mengatakan pada 13 April lalu, ada surat masuk viae-mail terkait indikasi adanya kebocoran soal ujian nasional. Di media sosial juga beredar informasi bahwa salah satu siswa SMAN 3 Yogyakarta bernama Muhammad Tsaqif Wismadi mengaku telah mengirimkan e-mail serupa. Hanya saja, sampai saat ini, e-mail dari Wismadi belum ditemukan.
“Sampai saat ini, UGM belum menemukan e-mail dari Wismadi di beberapa akun e–mail resmi UGM. Tapi ada satu mengatasnamakan warga Yogya sudah diterima UGM,” ujar Iwan, Rabu (15/4/2015).
Iwan mengungkapkan, hasil UN bukanlah penentu SNMPTN. Beberapa kriteria penilaian yang digunakan adalah hasil nilai rapor, ranking siswa di sekolah, prestasi non-akademik siswa, prestasi alumni sekolah selama kuliah di UGM, rasio pendaftar dan yang diterima tahun lalu melalui jalur ujian tulis.
“Pimpinan UGM sebelumnya telah menyepakati bahwa UN bukan menjadi penentu hasil SNMPTN di UGM karena UN sedang berlangsung, sementara tahap analisis akhir untuk penetapan hasil final SNMPTN harus siap minggu depan,” tegasnya.
Menurut dia, komponen penilaian baru yang digunakan tahun ini adalah ranking siswa. Jadi hasil UN bukan sebagai penentu hasil SNMPTN di UGM. Sementara itu, saat ditemui di SMA Negeri 3 Yogyakarta, Muhammad Tsaqif Wismadi, mengaku memang sengaja mengirim surat via e-mail ke UGM. Dia mengirimkan surat karena merasa kasihan dengan siswa-siswa lain yang menjunjung tinggi integritas dan kejujuran.
“Iya saya mengirim surat ke UGM. Kan link itu sudah tersebar ke mana-mana dan tidak kredibel lagi, kasihan teman-teman yang menjunjung tinggi integritas kejujuran,” pungkasnya. (kompas/adj)
Soal UN Bocor, Ini Pembelaan Perum Percetakan Negara
Perum Percetakan Negara menyatakan bahwa mereka adalah perusahaan security printing yang sudah sejak lama mendapat tugas negara untuk mengamankan dokumen negara, termasuk dokumen ujian negara. Mereka menyatakan telah memenuhi persyaratan Botasupal untuk melaksanakan pekerjaan security printing.
Terkait indikasi adanya kebocoran, Perum Percetakan Negara menegaskan bahwa mereka bukan satu-satunya percetakan yang melaksanakan pekerjaan security printing. Karena itu, mereka meminta agar segenap pihak menjunjung asas praduga tidak bersalah terhadap mereka.
“Mohon asas praduga tak bersalah kita junjung tinggi. Oleh karena itu, kami siap bekerja sama dengan kepolisian dalam proses pemeriksaan. Semoga semangat kami untuk mendukung tugas negara tidak dicederai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” dalam keterangan yang dituangkan pada selempar kertas itu.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Pendidikan dan kebudayaan Anies Baswedan mengungkapkan, pengunggah soal-soal UN di tempat penyimpanan data (drive) Google adalah milik perusahaan percetakan di Jakarta. Dia menjelaskan, bocoran itu baru diketahui pada Senin sore.
“Secara umum, yang melakukan pengunggahan itu adalah perbuatan ilegal. Pelakunya salah satu perusahaan percetakan di Jakarta,” ujar Mendikbud dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu siang, seperti dikutip dari Antara.
Mendikbud mengatakan, pihaknya tidak akan mendiamkan persoalan tersebut. Gangguan tersebut, sambung Anies, mencederai guru-guru dan siswa yang belajar keras.
“Masuk laporan mengenai bocoran soal yang ada di akun Google drive. Kami langsung koordinasi dengan Kemenkominfo, dilakukan pemblokiran, karena itu ada di Google, kami langsung telepon Google,” kata Anies.
Mendikbud juga melapor kepada Plt Kapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti dan Bareskrim agar ditindak secara hukum. “Secara umum, yang mengunggahnya melakukan perbuatan yang salah,” tambah dia. Penyidik kepolisian dari Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di Gedung Perum Percetakan Negara sejak Rabu sore.
Penggeledahan dilakukan secara tertutup. Pihak keamanan perusahaan melarang wartawan untuk ikut masuk ke dalam gedung. Penggeledahan masih berlangsung sampai dengan berita ini diturunkan. Belum ada keterangan yang disampaikan, baik dari perwakilan Kemendikbud, penyidik kepolisian, maupun dari internal perusahaan. (kompas/adj)
Soal UN Bocor, Wapres Minta UN Diulang
Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menginstruksikan agar penyelenggaraan ujian nasional kembali digelar di sekolah-sekolah yang mengalami kebocoran.
“Walaupun kecil saya perintahkan tadi memeriksa di mana dampaknya. Kalau memang ada dampaknya di suatu daerah, karena itu paling tinggi disuatu daerah katanya atau dua daerah, Maka di daerah itu sekolah yang kena diuji lagi,” kata Kalla di kantor Wapres, Jakarta, Kamis (16/4).
Wapres juga meminta, biaya pengulangan ujian nasional di sejumlah sekolah yang mengalami kebocoran tersebut harus ditanggung oleh percetakan negara. Ia juga menegaskan, untuk mengantisipasi terulangnya kebocoran soal ujian nasional, oknum dari percetakan negara yang membocorkan pun perlu diberi sanksi tegas.
“Diberikan sanksi yang besar kepada orang itu dan sanksi yang besar kepada percetakan. Kalau percetakan berbuat itu, maka tidak lagi dikasih pekerjaan. Kalau perlu harus bayar kerugian negara. Termasuk kerugiannya, uji ulang dibayar percetakan kalau memang terbukti. Ini bisa ditelusuri,” jelas Kalla.
Ia menilai bocornya soal UN ini merupakan tindak kejahatan yang dilakukan sejumlah oknum. Wapres pun menginstruksikan untuk menyelidiki dampak dari kebocoran soal ujian nasional.
Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan untuk menyelidiki dampak dari peristiwa ini. Menurut Wapres, Anies akan memberi laporan penyelidikannya dalam dua hari ke depan.
“Itukan kejahatan. Saya suruh instruksikan untuk meneliti sejauh mana dampak kejahatan itu yang dibuat oleh seorang pegawai percetakan. Jadi dimanapun bisa timbul kecelakaan. Nah sekarang tinggal diperiksaimpact-nya. Kalau memang ada daerah tertentu, karena itu ujian itukan 10.000 jenisnya yang bocor cuma 30. Jadi kecil sekali…Dan tidak semua orang juga itu tahu ada di google. Kan keluar itu hari Sabtu, ini ujian hari Senin,” jelas Kalla. (ROL/adj)
Salah siapa UN bocor?
Tak elok rasanya jika menyalahkan orang ataupun pihak-pihak tertentu atas bocornya UN. Kalau kita kembalikan dari awal, kenapa bisa terjadi hal-hal seperti ini. Maka yang harus kita ingat kembali adalah fungsi dari UN itu sendiri. Sejak mulai dari tahun 2003, UN berubah menjadi momok bagi mayoritas pelajar di Indonesia. Bagaimana tidak sejak tahun itu pula lah, hasil UN dijadikan syarat mutlak kelulusan siswa dari sekolahnya. Belum lagi nilai rata-rata sebagai persyaratan kelulusan yang terus merangkak naik semakin tinggi membuat pelajar, guru, bahkan sekolah untuk menempuh segala cara agar bisa sukses dalam menghadapi UN. Beda dengan era sebelum tahun tersebut, UN ada tapi bukan menjadi syarat mutlak kelulusan seorang siswa. Nilai UN (NUN) kala itu hanya sebagai bekal untuk melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah salah satu penyebab terjadinya kecurangan-kecurangan dalam UN. Ada beberapa kasus kecurangan UN yang diberitakan secara terang-terangan yaitu terjadinya contekan massal beberapa waktu yang lalu. Hal ini wajar sekali terjadi, jika sistem UN masih berjalan seperti ini. Pihak sekolah pun pasti akan bangga dengan keberhasilan kelulusan 100%, tak peduli walau harus mencurangi dan mendustai UN itu sendiri. Dan mereka pun dengan bangganya memajang di papan reklame Sekolah XXX lulus 100% bla bla bla. Pertarungan harga diri dan prestige antar sekolah pun dipertaruhkan, seakan curang menjadi jalan resmi sekolah yang sudah gelap mata. Kalau sudah seperti ini sekolah seakan dijadikan sebagai komoditas bisnis haram yang sedang tumbuh subur. Hadirnya pihak ketiga menambah semarak praktek haram ini.
Efek Liberalisasi Pendidikan
Sejauh ini, yang bisa kita indera, bahwa problem utama dalam pendidikan kita adalah karena adanya Sekulerisasi dalam aspek global dan Liberalisasi dalam kurikulum pendidikan. Tujuan dari kurikulum-kurikulum Liberal bukanlah untuk menciptakan manusia-manusia yang ber-akhlak Islam. Namun, menciptakan sebuah manusia-manusia dengan watak Sekuler dan Liberal. Pendidikan mahal dan orientasi pendidikan yang hanya sekedar mencari ijazah untuk bekerja, ini adalah sebuah fakta yang terjadi di masyarakat. Maka wajar jika kebocoran soal UN terjadi setiap tahun. Masalah ini jelas masalah struktural dan sistemik. Bukan hanya menjadi tanggung jawab Mendikbud saja, namun juga menjadi tanggung jawab semua pihak, untuk membasmi dan membuang sebuah keyakinan terhadap sistem Sekuler-Liberal yang bercokol pada negeri ini. Tidak hanya dalam bidang pendidikan saja, namun bidang ekonomi, politik dan yang lainnya. Kembali kepada Islam dan Sistem pendidikan Islam. Wallahu a’lam. (adj)
About Author
