Survey: Masyarakat Ingin Jokowi Dilengserkan Serta Perubahan Yang Dibutuhkan
Mustanir.com – Presiden Jokowi dinilai tak layak menjadi orang nomor satu di Indonesia. Kebijakan ekonomi di era pemerintahan Jokowi dinilai kerap menyulitkan masyarakat ekonomi kelas menengah dan bawah. Jika Jokowi dipertahankan hingga lima tahun kedepan, maka kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai.
Hal itu terangkum dalam kesimpulan jajak pendapat yang dilakukan Indonesia Development Monitoring terkait kinerja pemerintahan Jokowi selama lima bulan ini. Pengumpulan hasil pendapat dilakukan secara metode kualitatif dengan wawancara tatap muka kepada masyarakat yang dalam jajak pendapat ini dijadikan sebagai responden.
Responden tersebar dari pedesaan, perkotaan kabupaten, provinsi dan ibukota. Responden yang dipilih adalah masyarakat kelas menengah dan kelas bawah. Kelas menengah terdiri dari masyarakat yang berpenghasilan 5 juta hingga 10 juta perbulan dengan latar belakang sebagai Pegawai negeri, guru, pekerja kantor, pemilik toko dengan ukuran sedang, pemilik restoran dengan latar belakang pendidikan paling rendah SMA dengan jumlah 100 responden.
“Dari para responden disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi Jokowi mengakibatkan masyarakat dengan ekonomi menengah tidak bisa lagi menyisihkan pendapatannya sebagai tabungan,” kata Direktur Bidang Ekonomi dan Bisnis Indonesia Development Monitoring, Iwan Sumule.
“Malah sebagian dari mereka harus membongkar tabungan untuk menutupi berbagai tagihan kartu kredit, tagihan kredit rumah, dan tagihan kredit kendaraan bermotor,” tambah Iwan.
“Ini akibat pendapatan mereka tergerus oleh mahalnya biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok, transportasi, biaya air bersih, biaya listrik, biaya pendidikan anak dan biaya leisure keluarga perbulan yang hanya jalan-jalan di tempat-tempat kuliner yang biasanya hanya menghabiskan 300 ribu meningkat menjadi 600 ribu,” papar Iwan yang juga juru bicara Prodem.
Untuk masyarakat bawah, kebijakan pemerintahan Jokowi membuat penghasilan mereka menurun hingga 30 persen. Hal ini dialami tukang bakso, tukang mie ayam, tukang ojek, supir taksi dan supir angkot akibat berkurangnya konsumen mereka dan mahalnya produk dan jasa yang mereka jual.
Sementara bagi masyarakat kelas bawah seperti buruh pabrik, mereka mengalami UMR sudah makin tergerus hingga 25 persen akibat kebijakan Jokowi yang menambah beban ekonomi buruh makin mahal.
Para buruh mengeluhkan kehidupan keluarga mereka tidak berkualitas akibat banyak keluarga buruh mengatur pendapatan mereka secara ketat. “Diantara mereka banyak yang mengkonsumsi nasi dengan lauknya mie instan,” imbuh Iwan Sumule.
Dikatakan dia, masyarakat juga berpendapat Jokowi tidak akan mampu memenuhi janji-janji kampanyenya di Pilpres lalu. Masyarkat mengaggap Jokowi sangat pro asing dan lebih layak disebut seperti pedagang dibandingkan sebagai Presiden. “Karena itulah masyarakat menginginkan Jokowi dilengserkan karena banyak melanggar undang-undang,” tukas Iwan (harianterbit.com/adj)
Perubahan Sistem Lebih Dibutuhkan
Sesungguhnya keberadaan survey ini membuktikan bahwa Presiden Jokowi yang terpilih di pemilu lalu tidak lagi menjadi primadona sebagaimana dulu. Dan seperti yang sudah di prediksi keberadaan Jokowi atau siapapun yang menjadi Presiden Indonesia saat ini akan tetap sama. Negara ini tidak membutuhkan pergantian penguasa saja, tapi juga membutuhkan perubahan Sistem. Sudah sejak Indonesia merdeka, perubahan rezim penguasa dilakukan namun tidak kunjung menjadi lebih baik. Karena demokrasi memang bukanlah jalan terbaik dalam mengatur urusan masyarakat. Indonesia butuh Aqidah Islam sebagai dasar negara dan Syariat Islam sebagai pengaturnya. (adj)
About Author
