Luhut: Pemerintah Tambah Utang Tak Masalah, Sepanjang Bukan untuk Membayar Utang dan Bunga

Luhut: Pemerintah Tambah Utang Tak Masalah, Sepanjang Bukan untuk Membayar Utang dan Bunga

MUSTANIR.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menilai tak ada masalah apabila pemerintah mengambil kebijakan untuk berutang jika uang yang dihasilkan dari utang tersebut diperuntukkan bagi proyek produktif. Penggunaan utang dinilainya bermasalah jika untuk membayar kembali utang beserta bunganya.

Usai Rapat dengan Banggar DPR RI, Luhut menjelaskan soal tudingan yang dilayangkan kepada pemerintah terkait utang kabinet Jokowi JK yang sudah membengkak. Luhut menilai, utang tersebut dilakukan untuk membiayai proyek-proyek yang saat ini sedang berjalan program pembangunannya.

“Sepanjang bukan untuk membayar utang dan bunga ya nggak apa-apa kan, apa masalahnya,” ujar Luhut di Gedung DPR RI, Senin (10/7).

Sebelumnya, pemerintah menaikkan pembiayaan utang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017 dari Rp 384,7 triliun menjadi Rp 461,3 triliun. Lebih rinci lagi, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) naik menjadi Rp 467,3 triliun, dari Rp 400 triliun.

Penambahan utang ini akan digunakan untuk menambal defisit anggaran yang semakin lebar pada tahun ini, seiring dengan penambahan kebutuhan belanja negara dan kekurangan penerimaan pajak (shortfall). Penerimaan negara tercatat berkurang dalam RAPBN-P 2017 yakni sebesar Rp 1.714,1 triliun. Angka ini merosot sebesar Rp 36,2 triliun dari penerimaan yang tertuang dalam APBN induknya, Rp 1.750,3 triliun. Shortfall perpajakan tercatat sebesar Rp 48 triliun. Anga ini didapat dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN-P 2017 yang diajukan pemerintah sebesar Rp 1.450,9 triliun, meleset dari target dalam APBN induk senilai Rp 1.498,9 triliun.

Luhut menjelaskan dalam beberapa proyek pembangunan jika pemerintah mengandalkan APBN saja, maka beban anggaran negara tidak akan cukup untuk membiayai proyek yang nilainya tidak sedikit tersebut. Namun, di satu sisi proyek harus berjalan mengingat kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi mendesak negara untuk bisa maju dan bersaing.

“Misal, pembangunan infrastrktur butuh 450 miliar dolar AS, APBN hanya 120 miliar dolar AS, sisanya dari mana?” ujarnya.

Luhut mengatakan meski nilai utang pemerintah saat ini terbilang cukup banyak, tetapi saat ini kondisi perekonomian negara juga membaik. Ia menilai indikator ekonomi mulai dari peringkat investasi, suku bunga, hingga tingkat keamanan investasi juga semakin membaik. (republika.co.id, 17/07/10)

  1. Komentar Mustanir.com

    1. Beginilah jika negara yang dibangun dengan sistem ekonomi kapitalisme. Hutang akan menjadi salah satu cara utama untuk membangun negara ini.
    2. Belum lagi dengan hutang itu akan semakin memudahkan intervensi Asing pada negara penghutang. Bisa jadi semua SDA dan Infrastruktur diserahkan ke Asing untuk mengelolanya sebagai jasa balas budi karena sudah memberikan hutang. #FaktanyaDemikian
    3. Inilah negara yang tidak memiliki kemandirian politik. Maka hutang-hutang itu tidak akan pernah berhenti jika sistemnya masih sistem sekuler-kapitalis yang diterapkan.
    4. Maka sudah saatnya kita kembali kepada sistem Islam, dan menerapkannya secara kaffah dalam  bingkai Khilafah.

Categories