Usut Pihak di Balik Upaya Perpanjangan Kontrak Freeport

freeport

Usut Pihak di Balik Upaya Perpanjangan Kontrak Freeport

Mustanir.com – Anggota Mahkamah Konstitusi Dewan (MKD) dari Fraksi Gerindra, Supratman Andi Agtas mengatakan dari pernyataan Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan di sidang MKD, Senin kemarin, terbukti ada pihak yang ingin memperpanjang kontrak Freeport lebih awal.

Karena itu, Supratman menegaskan seharusnya hal ini juga dikejar jawabannya, siapa yang selama ini menjadi pihak-pihak di pemerintah yang bertanggung jawab atas hal itu. “Harusnya media dan publik kejar juga itu,” kata Supratman kepada wartawan, Senin (14/12).

Dalam sidang MKD dimana Menkopolhukam sebagai saksi, diakui Luhut mengeluarkan memo rekomendasi kepada Presiden. Memo tersebut dikeluarkan sebagai antisipasi pihak yang ingin pemerintah mengeluarkan izin perpanjangan Freeport sebelum berakhirnya kontrak.

Walaupun Luhut tidak menyebut pihak mana tersebut. Namun menurut Supratman ini sesuai dengan inisiatif Sudirman Said mengeluarkan surat jaminan perpanjangan kontrak Freeport lebih awal sebelum berakhirnya kontrak.

Supratman juga menegaskan pernyataan Luhut sebagai saksi di sidang MKD kemarin tidak ada permintaan saham. Karena itu, ia meminta masyarakat bisa berpikir lebih jernih terkait isu-isu ‘Papa minta saham’ dan tidak lupa pada substansi permasalahan PT Freport Indonesia selama ini. (rol/adj)

Komentar Mustanir.com

Adanya sidang MKD dengan memperkarakan eks Ketua DPR Setya Novanto pada dasarnya menggiring masyarakat kepada pengalihan isu tentang perpanjangan kontrak Freeport. Anehnya beberapa pihak masih saja saling tuding dan mencari kambing hitam, terkait dengan perpanjangan kontrak freeport. Sebenarnya mudah saja jika Indonesia serius ingin mengakhiri kontrak Freeport, jangan lakukan perpanjangan kontrak dan ambil-alih, toh sistem Freeport tinggal dijalankan dan tidak akan banyak mengganggu stabilitas produksi. Karena pada dasarnya para pekerjanya adalah orang Indonesia sendiri.

Ketidakseriusan dalam mengakhiri kontrak freeport jelas terpengaruhi sekali oleh intervensi Amerika terhadap elit politik di Indonesia. Beberapa isu dihembuskan, jika Freeport di akhiri kontraknya maka akan ada kerusuhan horizontal di Papua. Kemudian Papua akan membebaskan diri dan sebagainya. Ya, inilah salah kita sebagai rakyat Indonesia masih mengimani Demokrasi sebagai jalan keluar politik Indonesia dan masih berharap sistem ekonomi Kapitalisme dapat membuat mereka sejahtera, padahal tidak sama sekali. Lepaskan diri dari Demokrasi dan Kapitalisme, Indonesia akan menjadi negara adidaya dengan Islam, sebagaimana Islam telah meninggikan generasi muslim terdahulu.

Categories